Sepanjang Tahun 2025, Raperda Inisiatif DPRD Banyumas Banyak Jawab Kebutuhan Masyarakat
BERITA ADVETORIAL
METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Kinerja DPRD Banyumas di Tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Mulai dari banyaknya Rancangan Peratuan Daerah (Raperda) yang diinisiasi, budgeting, pengawasan hingga peningkatan kedisiplinan anggota DPRD dalam kehadiran di berbagai rapat, serta seringnya turun ke lapangan.
Peningkatan kedisiplinan DPRD Banyumas ini dimulai sejak tiga bulan dilantik. Dimana Ketua DPRD Banyumas pada saat itu, Subagyo S.Pd, M.Si menginisiasi pembuatan aplikasi yang memuat absensi kehadiran, kegiatan-kegiatan DPRD hingga proses pembahasan dalam rapat DPRD.
Melalui absensi digital tersebut, jam kedatangan anggota DPRD dapat terpantau. Untuk toleransi keterlambatan maksimal 30 menit dan bagi anggota yang hanya absen, kemudian pulang dengan tidak mengikuti rapat, maka dianggap tidak hadir. Keberadaan anggota di rapat semuanya terecord.
Plt Ketua DPRD Banyumas, Imam Ahfas S.Pd, M.Pd menyatakan apresiasinya atas keberhasilan ketua dewan non aktif meningkatkan kedisplinan anggota. Menurutnya, hal tersebut merupakan modal awal untuk meningkatkan kinerja.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyumas ini memaparkan, sebagai buah dari kedisiplinan yang terbangun, kinerja DPRD Banyumas di Tahun 2025 ini meningkat signifikan. Antara lain dengan banyaknya raperda inisiatif yang dihasilkan dan implementasi raperda tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
“Banyak inovasi yang dilakukan teman-teman di DPRD sekarang, mereka juga sangat sigap menanggapi pengaduan masyarakat. Seperti saat masa penerimaan siswa baru, begitu ada pengaduan masuk, Komisi 4 langsung memanggil dinas terkait, kemudian membuka kanal pengaduan selama 24 jam. Begitu pula saat ada keluhan terkait menu makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan yang terbaru pengaduan terkait aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat, semua langsung ditindaklanjuti dengan cepat dan sigap,” jelasnya.
Imam Ahfas juga mengapresiasi atas perhatian dan kepedulian Komisi 4 kepada akses kesehatan untuk warga miskin. Dimana Komisi 4 mendorong perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Universal Health Coverage untuk warga miskin, dimana sekarang warga miskin yang tidak punya BPJS Kesehatan dan ingin berobat, terlebih dahulu harus mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Atas inisiasi dari Komisi 4, keterangan warga tidak mampu dihapus, sehingga semua warga Banyumas bisa mengakses hanya dengan menunjukan NIK.
Hanya saja, lanjutnya, beberapa kinerja DPRD Banyumas yang positif, belum sepenuhnya tersampaikan ke masyarakat. Hal ini karena faktor komunikasi yang belum menyentuh secara luas, sehingga ke depan perlu diperbaiki.
Caption Foto : Kader muda DPD PKS Banyumas, Joko Pramono SE, yang sekarang duduk sebagai wakil ketua DPRD Banyumas. (Foto : Hermiana).
Perda Ketahanan Keluarga Jadi Pilar Penting
Wakil Ketua DPRD Banyumas, Joko Pramono SE menambahkan, sepanjang Tahun 2025, setidaknya ada 9 raperda inisitif yang dibahas DPRD Banyumas. Mulai dari Raperda Pariwisata, Ketahanan Keluarga, Asuransi Pertanian dan lain-lain.
“Secara prinsip, anggota DPRD Banyumas sudah melakukan fungsi legislasi dengan baik, pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga berjalan dengan lancar dan kondusif, termasuk juga upaya DPRD dalam menekankan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya.
Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, salah satu raperda yang dipandang krusial adalah tentang Ketahanan Keluarga, sebab keluarga merupakan salah satu pilar penentu dalam berbagai aspek. Joko Pramono mengatakan, baru-baru ini, sebanyak 16.700 penerima bantuan sosial (bansos) di Banyumas diblokir oleh Kemensos. Setelah dilakukan klarifikasi kepada Dinsospermasdes Banyumas, diketahui fakta bahwa mereka menggunakan bantuan tidak sesuai peruntukannya.
“Mereka mengalami kesulitan ketika akan menggunakan BPJS, ternyata tidak aktif, bansos juga tidak memperoleh. Ternyata diblokir secara sistem dari Kemensos, dengan keterangan bansos tidak digunakan sesuai peruntukannya, dengan kata lain bisa dibilang terindikasi judol,” terangnya.
Mengacu pada kasus tersebut, Joko menekankan, pentingnya membangun ketahanan keluarga. Dalam raperda tersebut, secara jelas ada intervensi dari pemerintah, antara lain dalam hal meningkatkan kapasitas masing-masing anggota keluarga, menegaskan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dan lainnya.
Kolaborasi dan Respons Cepat Jadi Kunci Kinerja Dewan
Wakil Ketua DPRD Banyumas lainnya, Muh. Erlangga Adinugraha S.M, menegaskan bahwa seluruh capaian positif tersebut merupakan hasil kolaborasi antar-komisi dan antara DPRD dengan eksekutif.
Menurut Erlangga, kehadiran raperda-raperda inisiatif pada 2025 membuktikan bahwa DPRD semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
“Raperda Ketahanan Keluarga, Asuransi Pertanian, hingga respons DPRD terhadap persoalan pendidikan, kesehatan, dan pengaduan publik menunjukkan bahwa dewan bekerja tidak hanya normatif, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Erlangga menekankan pentingnya mempertahankan pola kerja cepat dan responsif, karena itulah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dinamika sosial di Banyumas bergerak sangat cepat. Kalau DPRD tidak responsif, kita akan tertinggal. Karena itu, kami memastikan bahwa setiap laporan masyarakat menjadi prioritas,” tegasnya.
Dengan meningkatnya kedisiplinan, banyaknya raperda inisiatif yang relevan, serta respons cepat terhadap keluhan masyarakat, Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi perbaikan kinerja DPRD Banyumas.
Para pimpinan dewan menegaskan bahwa langkah-langkah ini tidak berhenti sampai di sini. Ke depan, DPRD Banyumas berkomitmen memperkuat komunikasi publik agar setiap capaian dan kebijakan dapat diketahui masyarakat luas, sekaligus memastikan setiap raperda benar-benar memberikan manfaat nyata.
Dengan pondasi kinerja yang semakin solid, DPRD Banyumas menatap tahun berikutnya dengan semangat memperkuat kemitraan dengan masyarakat dan menghadirkan kebijakan yang makin mendekatkan pelayanan publik kepada warga.
Comments are closed.