Aturan Donasi Diperkuat, Kemensos Tegaskan Pentingnya Izin untuk Transparansi dan Keamanan Publik

METROJATENG.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial menegaskan kembali pentingnya perizinan bagi lembaga dan komunitas yang melakukan penggalangan dana di Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut izin bukan semata prosedur administratif, melainkan upaya memastikan setiap bantuan tersalurkan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gus Ipul menjelaskan, izin penggalangan dana memberikan dua manfaat utama: meningkatkan kredibilitas lembaga sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyaluran donasi. “Tujuannya agar ada pertanggungjawaban bersama. Masyarakat merasa tenang karena bantuan yang mereka sumbangkan dipergunakan dengan baik dan sampai kepada orang yang berhak,” jelasnya.

Budaya memberi, sedekah, dan gotong royong telah menjadi bagian masyarakat Indonesia. Karena itu, pemerintah memastikan aturan yang ada tidak mempersulit warga untuk membantu sesama. Gus Ipul menekankan bahwa semangat solidaritas ini justru menjadi kekuatan bangsa.

Dalam situasi bencana seperti yang sedang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah juga memberikan kelonggaran. Penggalangan dana dapat langsung dilakukan tanpa menunggu izin, asalkan bantuan segera disalurkan kepada para penyintas. “Saat bencana, boleh dikumpulkan dulu. Yang terpenting adalah bantuan cepat kepada yang membutuhkan,” jelasnya.

Prosedur Izin dan Mekanisme Pelaporan

Setelah bantuan mendesak tersalurkan, penyelenggara penggalangan dana tetap wajib mengajukan izin sesuai kewenangan wilayah. Untuk kegiatan yang berlangsung di satu kota/kabupaten, izin cukup diajukan ke dinas sosial setempat. Sementara kegiatan berskala nasional harus mendaftar ke Kementerian Sosial, baik secara daring maupun luring, dengan rekomendasi dari dinas sosial.

Kemensos juga menyediakan saluran bantuan jika masyarakat mengalami kesulitan saat mendaftar. “Silakan hubungi Command Center Kemensos di 171,” ujar Gus Ipul.

Selain perizinan, penyelenggara penggalangan dana wajib membuat laporan keuangan. Donasi di bawah Rp500 juta cukup diaudit secara internal. Sedangkan jika jumlahnya melebihi Rp500 juta, laporan harus diperiksa oleh akuntan publik dan disampaikan ke Kementerian Sosial.

Laporan dan audit tersebut bukan hanya bentuk akuntabilitas, tetapi juga membantu pemerintah memetakan daerah mana yang sudah menerima bantuan dan mana yang masih membutuhkan tambahan dukungan. Dengan begitu, donasi publik menjadi bagian dari sistem nasional penanganan bencana dan dapat mengisi celah yang belum terjangkau pemerintah.

“Gerakan masyarakat dalam penggalangan donasi ini justru memperkuat upaya penanggulangan bencana. Data yang masuk sangat membantu kami dalam menentukan langkah berikutnya,” kata Gus Ipul.

Dengan penegasan ini, Kemensos berharap masyarakat tetap aktif membantu sesama, namun tetap berada dalam kerangka yang transparan, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan.