Indonesia Torehkan Prestasi, Cakupan JKN Tembus 98,6 Persen

METROJATENG.COM, JAKARTA – Indonesia kembali mencatat pencapaian besar di bidang kesehatan. Dalam waktu hanya sekitar 10 tahun, negara ini berhasil mencapai 98,6 % atau 280 juta jiwa, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), padahal prestasi ini  membutuhkan lebih dari satu abad bagi banyak negara maju.

“Namun para pemimpin nasional mengingatkan, keberhasilan besar ini tidak boleh membuat Indonesia lengah. Tantangan baru, terutama beban pembiayaan dan meningkatnya penyakit tidak menular, kini menjadi perhatian utama,” kata  Prof Dr Abdul Kadir, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam diskusi Publik World UHC Day dengan tema”Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta:Sehatkan Bangsa Melalui Asta Cita”, Jumat (12/12/2025)

Menurutnya capaian UHC Indonesia termasuk tercepat di dunia. Meski begitu, tantangan pemerataan layanan masih berat.

“Kita harus jujur, akses layanan kesehatan di Jawa berbeda dengan di Papua, NTT, dan wilayah timur lainnya. Bukan karena BPJS tidak mampu, tapi karena tenaga kesehatan, rumah sakit, dan alat kesehatan masih belum merata,” ujar Abdul Kadir.

Ia menegaskan, keberlanjutan JKN bukan hanya tugas BPJS Kesehatan. Sebaliknya program sebesar ini harus dikawal bersama antara pemerintah, rumah sakit, organisasi profesi, dan masyarakat.

Kepatuhan iuran sektor informal rendah, sehingga pendapatan JKN tidak stabil.

Selain itu fasilitas kesehatan masih timpang antara kota dan desa. Lonjakan penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, dan diabetes masih tinggi.

“Lebih dari separuh kematian di Indonesia disebabkan penyakit tidak menular. Ini penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau kita tidak serius mencegah dari hulunya, keuangan JKN akan terus tertekan,” tegas Pratikno.

Menghadapi persoalan ini emerintah kini mengusung “revolusi pencegahan penyakit” melalui tiga langkah besar yakni melakukan edukasi dan perubahan perilaku, budaya hidup sehat di rumah, sekolah, tempat kerja, membangun lingkungan yang sehat. Selain itu juga melakukan regulasi makanan, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan deteksi dini penyakit serta  pemeriksaan gratis, seperti pemeriksaan rutin gula darah, tekanan darah, kolesterol, serta penguatan posyandu.

Sementara itu Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia menambahkan, JKN telah menyelamatkan banyak keluarga Indonesia.

“Selama 10 tahun terakhir, JKN berhasil menurunkan lebih dari 70% beban pengeluaran kesehatan masyarakat. Tanpa JKN, jutaan keluarga bisa jatuh miskin akibat biaya pengobatan yang tinggi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut ia menyoroti empat masalah besar yang masih harus dibenahi yakni :

1. Akses kesehatan di daerah terpencil masih tertinggal.

2. Kualitas layanan belum merata.

3. Literasi kesehatan masyarakat rendah, menyebabkan pemeriksaan terlambat.

4. Stunting dan gizi buruk, yang menjadi akar persoalan generasi muda.

Muhaimin menegaskan upaya perbaikan harus dilakukan bersama, termasuk revolusi perilaku hidup sehat.

“Kalau masyarakat semakin sehat, BPJS tidak akan terbebani. Semua dimulai dari pencegahan.” katanya.

Ketiga tokoh ini sepakat, Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Namun mempertahankan JKN sebagai sistem kesehatan terbesar dan paling inklusif di dunia membutuhkan kerja kolektif dalam hal ini pemerintah meningkatkan pemerataan fasilitas. BPJS Kesehatan memperkuat sistem pembiayaan. Masyarakat membangun gaya hidup sehat sejak dini.

“JKN adalah investasi masa depan bangsa. Kita sudah berhasil mencapai hampir 100% cakupan. Tantangan berikutnya adalah memastikan layanannya tetap berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Muhaimin.

Dengan reformasi pembiayaan, penguatan pencegahan penyakit, dan kolaborasi semua pihak, Indonesia berharap dapat mewujudkan sistem kesehatan yang merata, kuat, dan mampu melindungi rakyat sepanjang hayat.

Diskusi ini dihadiri Direktur Utama BPJS kesehatan Ali Ghufron Mukti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sodikin. (*)