Pemprov Jateng dan BPN Sepakat Perkuat Tata Ruang dan Ketahanan Pangan, 240 Bidang Tanah Disertifikasi

METROJATENG.COM, SEMARANG – Upaya menjaga ketahanan pangan dan memperkuat kepastian hukum agraria di Jawa Tengah kembali mendapat dorongan kuat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah resmi menandatangani nota kesepakatan sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang, Senin (20/10/2025).

Penandatanganan yang berlangsung di Aula Kanwil BPN Jateng ini dihadiri oleh sejumlah bupati, pejabat pemerintah provinsi, serta perwakilan dari kementerian terkait. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi sekaligus memperkuat tata kelola aset daerah dan investasi.

Dalam kesepakatan tersebut, Pemprov Jateng dan BPN akan melakukan sertifikasi terhadap 240 bidang tanah yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Blora, dan Wonosobo. Seluruh lahan tersebut akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan di masa depan.

Selain itu, pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) juga akan dilakukan di Kabupaten Klaten, serta sertifikasi 52 bidang aset milik Pemprov Jateng di enam kabupaten, yaitu Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.

Kepala Kanwil BPN Jateng Lampri menegaskan, kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga LP2B agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

“LP2B tidak boleh dialihfungsikan karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Lahan ini harus tetap menjadi sumber produksi pangan berkelanjutan,” jelasnya.

Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare, dengan sebaran LP2B di tiga wilayah utama: Blora (48.967 ha), Cilacap (53.000 ha), dan Wonosobo (10.168 ha).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Ia menyebut posisi geografis Jawa Tengah yang strategis—diapit oleh Jawa Barat dan Jawa Timur—menjadikan provinsi ini berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau tata ruang dan pertanahan kita kuat, maka investasi akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.

Luthfi juga menyampaikan bahwa sektor pertanian dan industri harus berjalan seimbang. Jawa Tengah, menurutnya, menyumbang sekitar 16,5 persen gabah nasional atau hampir 11 juta ton per tahun. Karena itu, ia meminta seluruh bupati dan wali kota segera menyiapkan rencana zonasi kawasan industri sebelum Desember 2025.
“Sistem perizinan harus terintegrasi, one gate service, dan lahan siap pakai,” tegasnya.

Selain soal tata ruang, Luthfi juga mengapresiasi peran BPN dalam mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Menurutnya, rumah yang layak menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup.

“Begitu rumahnya diperbaiki, maka aspek lain ikut membaik — mulai dari sanitasi, kesehatan, pekerjaan, hingga pendidikan,” tandasnya.