Penanganan Banjir Mangkang Kulon Dipercepat, Pemkot Semarang dan Pemerintah Pusat Siapkan Solusi Permanen

METROJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat menangani dampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu. Tidak hanya penanganan darurat, langkah jangka panjang berupa pelebaran sungai, pembebasan lahan, hingga relokasi warga kini mulai disiapkan.

Kolaborasi lintas instansi tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.

Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan penanganan awal telah dilakukan dengan menutup sementara titik tanggul yang jebol guna menghentikan luapan air ke permukiman warga.

“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Selanjutnya akan dilakukan penanganan permanen supaya kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5).

Menurut Suharyanto, pemerintah kini fokus pada program normalisasi sekaligus pelebaran Sungai Plumbon sebagai solusi utama pengendalian banjir di kawasan barat Kota Semarang.

Program tersebut membutuhkan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai yang akan dilakukan secara bertahap melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS untuk pembebasan lahan agar sungai bisa diperlebar dan kapasitas aliran air meningkat,” katanya.

Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, pakaian, dan kebutuhan harian terus disalurkan kepada warga di lokasi terdampak.

BNPB juga menyiapkan hunian sementara bagi warga yang rumahnya dinilai tidak aman dihuni kembali. Sedangkan warga yang memilih tinggal bersama keluarga akan mendapat bantuan dana sewa hunian sebesar Rp600 ribu per bulan hingga rumah tetap selesai dibangun.

“Nanti warga yang tidak memilih huntara akan mendapatkan bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelas Suharyanto.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyebut total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.

Ia mengapresiasi kerja cepat petugas gabungan mulai dari BPBD, DPU, Damkar, hingga BBWS yang langsung bergerak membersihkan lumpur dan material sisa banjir.

“Proses pembersihan berjalan cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai teratasi dan warga perlahan kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Meski kondisi mulai membaik, Pemkot Semarang masih melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan, termasuk kemungkinan relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan paling rawan banjir.

“Kami akan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan rumah mana saja yang memang harus direlokasi dan bagaimana skema penanganannya,” kata Agustina.

Sementara itu, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengungkapkan kapasitas Sungai Plumbon saat ini sudah tidak mampu menampung debit air akibat penyempitan sungai serta kerusakan di kawasan hulu.

Karena itu, solusi yang dirancang tidak hanya berupa normalisasi, tetapi juga pelebaran sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter.

“Kalau hanya normalisasi tidak cukup. Sungai harus diperlebar agar daya tampung air meningkat dan banjir bisa dikendalikan,” ujarnya.

BBWS mencatat sejak 2024 telah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran sungai tersebut.

Menurut Sudarto, Sungai Plumbon juga tercatat telah mengalami tujuh kali banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini menjadi tanda bahwa penanganan permanen memang harus segera dilakukan,” tegasnya.

Rencananya, normalisasi Sungai Plumbon akan dilakukan sepanjang sekitar 22 kilometer dengan fokus penanganan pada titik-titik rawan limpasan dan tanggul yang kerap jebol.(*)