PHK Industri Garmen Mengancam Jawa Tengah, Setya Arinugroho Minta Pemerintah Perkuat Deteksi Dini

METROJATENG.COM, SEMARANG – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri garmen Jawa Tengah menjadi perhatian serius DPRD Jawa Tengah. Penutupan PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara yang berdampak pada lebih dari 1.400 pekerja dinilai tidak boleh berhenti sebagai persoalan ketenagakerjaan semata.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta pemerintah tidak menunggu sampai perusahaan benar-benar menghentikan operasional atau melakukan PHK besar-besaran untuk mengambil tindakan.

Menurutnya, tekanan yang dialami dua perusahaan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun sistem deteksi dini terhadap kondisi industri, terutama sektor padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Kita tentu prihatin karena industri garmen merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kondisi seperti ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin perusahaan lain mengalami tekanan yang sama,” tuturnya.

Setya Ari mengatakan, persoalan yang terjadi pada PT Samwon Busana Indonesia dan PT Victory Apparel Indonesia seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap daya tahan industri di Jawa Tengah.

PT Samwon Busana Indonesia diketahui mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut sejak pandemi Covid-19. Perusahaan juga menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari melemahnya permintaan, kendala pasokan bahan baku hingga perubahan kondisi pasar ekspor.

Sementara itu, PT Victory Apparel Indonesia disebut mulai menghadapi tekanan keuangan sejak akhir 2025. Kondisi tersebut kemudian berujung pada penghentian operasional perusahaan dan PHK terhadap para pekerjanya.

Setya Ari menilai keputusan PHK biasanya tidak diambil secara tiba-tiba. Ada sejumlah indikator yang dapat menjadi sinyal awal ketika sebuah perusahaan mulai mengalami tekanan.

“Walaupun PHK disinyalir menjadi keputusan terakhir dari perusahaan, hal tersebut pasti menjadi bahan evaluasi besar-besaran selama lima tahun terakhir tentang bagaimana pengelolaan seharusnya berjalan,” jelasnya.

 

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Deteksi Dini Industri

Setya Ari mendorong Pemprov Jateng membangun sistem deteksi dini industri yang mampu memetakan perusahaan maupun sektor usaha yang mulai mengalami tekanan.

Sistem tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, asosiasi industri, serta pelaku usaha. Pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap perusahaan yang sudah bermasalah, tetapi juga terhadap berbagai indikator yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain penurunan pesanan, gangguan pasokan bahan baku, melemahnya pasar ekspor hingga persoalan finansial perusahaan.

“Deteksi dini itu bukan sekadar melihat perusahaan sudah tutup atau belum. Pemerintah harus aktif memantau ketika pesanan mulai turun, bahan baku mulai sulit, atau pasar ekspor melemah sehingga solusi bisa diberikan lebih cepat,” terangnya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat memberikan pendampingan sebelum kondisi perusahaan semakin memburuk. Intervensi lebih awal dinilai penting untuk membuka peluang penyelamatan usaha sekaligus mencegah PHK dalam jumlah besar.

Menurut Setya Ari, deteksi dini tidak akan efektif jika hanya berhenti pada pengumpulan data. Pemerintah perlu menindaklanjutinya dengan pendampingan nyata kepada perusahaan yang mulai mengalami kesulitan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mempertemukan perusahaan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi, termasuk ketika terjadi hambatan bahan baku maupun tekanan pasar.

“Deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah bisa berupa banyak hal, salah satunya berkoordinasi langsung serta mendampingi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan bahan baku atau krisis pasar,” tambahnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga industri padat karya tetap berjalan. Sebab, ketika perusahaan berhenti beroperasi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ribuan keluarga ikut terdampak karena berkurangnya pendapatan rumah tangga. Dalam skala yang lebih luas, PHK juga dapat menekan daya beli masyarakat dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

“Kami di DPRD akan memastikan pemerintah daerah tidak hanya bergerak setelah PHK terjadi. Yang lebih penting adalah memastikan ada sistem pencegahan sehingga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan bisa segera mendapatkan pendampingan. Dengan begitu, keberlangsungan usaha tetap terjaga dan pekerja tidak menjadi korban,” tegasnya.

Setya Ari berharap kasus penutupan perusahaan garmen di Semarang dan Jepara tidak berkembang menjadi efek domino yang menekan industri padat karya lainnya di Jawa Tengah.

Menurutnya, keberadaan industri tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi dan investasi. Di balik keberlangsungan sebuah perusahaan terdapat pekerja dan keluarga yang menggantungkan kehidupan dari penghasilan mereka.

“Harapan kami tentu jangan sampai kasus ini menjadi efek domino. Lapangan kerja harus tetap terjaga karena di balik setiap perusahaan ada ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupannya,” katanya.

Ia menilai langkah pencegahan harus menjadi prioritas pemerintah dibandingkan menunggu persoalan membesar hingga berujung pada PHK massal.

“Pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah PHK terjadi. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha, saya optimistis industri di Jawa Tengah tetap bisa bertahan dan kembali tumbuh,” pungkasnya. (**)