Bupati Banyumas Dorong Eksportir Gula Kelapa Berikan Perlindungan Sosial bagi Penderes

METROJATENG.COM, BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib para penderes nira kelapa, pekerja yang setiap hari berjibaku dengan risiko tinggi demi menghasilkan bahan baku utama gula kelapa. Melalui pendekatan kolaboratif, Pemkab menggandeng eksportir untuk bersama-sama mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono saat menggelar pertemuan dengan 14 eksportir gula kelapa terkemuka, Senin (14/7/2025) di Ruang Joko Kaiman, Pendopo Sipanji.

“Penderes adalah aset daerah yang perlu dijaga. Mereka berkontribusi besar dalam ekonomi lokal, jadi saya minta eksportir ikut terlibat melindungi mereka dengan cara mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Saya yakin ini bisa dilakukan, tinggal niatnya saja,” tegas Bupati Sadewo.

Kabupaten Banyumas dikenal sebagai salah satu sentra produksi gula kelapa nasional. Di balik manisnya produksi tersebut, terdapat ribuan penderes yang setiap hari memanjat pohon kelapa tinggi dengan risiko kecelakaan yang besar. Aktivitas ini bukan tanpa bahaya—jatuh, tergelincir, hingga cedera serius sudah menjadi ancaman nyata.

Menurut data Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Banyumas, terdapat 21.910 penderes aktif di wilayah tersebut. Namun, hingga pertengahan 2025, baru 6.699 orang atau sekitar 30% yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sepanjang Januari hingga Juli 2025, tercatat 71 kasus kecelakaan kerja yang menimpa penderes.

Kepala Bagian Kesra, Wakhyono, menjelaskan bahwa meski pihaknya telah mendorong pendaftaran mandiri, kendala utama tetap pada aspek kemampuan finansial para penderes.

“Karena keterbatasan ekonomi, banyak penderes belum bisa membayar iuran BPJS sendiri. Maka dari itu, kami inisiasi pertemuan ini agar eksportir bisa turun tangan langsung sebagai pembina penderes,” katanya.

 

Kolaborasi Pemkab dan Eksportir Demi Jaminan Sosial yang Lebih Merata

Pertemuan tersebut menjadi titik awal sinergi antara Pemkab dan pelaku industri untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah akan mendata langsung para penderes yang bekerja di bawah pembinaan eksportir, kemudian melakukan validasi ulang data bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos Permades), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta instansi terkait lainnya.

Langkah ini diharapkan mampu menghindari tumpang tindih data serta menyalurkan subsidi iuran dengan tepat sasaran. Pemkab Banyumas juga terus membuka ruang dialog dan pendampingan teknis agar para eksportir lebih mudah dalam proses pendaftaran penderes ke BPJS.

Tidak hanya berhenti pada perlindungan jangka pendek, Bupati Sadewo juga membeberkan rencana jangka panjang pemerintah daerah. Salah satu solusi konkret yang tengah disiapkan adalah mengganti pohon kelapa tinggi dengan varietas kelapa genjah, yang memiliki ketinggian rendah dan lebih mudah dipanjat.

“Kami sudah menjalin kerja sama CSR dengan pihak Jerman untuk pengadaan bibit kelapa genjah. Sekarang tinggal menunggu distribusi dari pusat, lalu akan dibagikan secara bertahap,” jelasnya.

Langkah ini bukan hanya akan mengurangi risiko kecelakaan kerja, tetapi juga mendukung produktivitas penderes dalam jangka panjang. Melalui upaya ini, Pemkab Banyumas menegaskan pentingnya peran eksportir dalam membangun ekosistem usaha yang berkeadilan. Tidak hanya mengambil manfaat dari hasil kerja penderes, tetapi juga menjadi bagian dari solusi perlindungan sosial mereka.

Jika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, maka mimpi untuk mewujudkan penderes yang sejahtera, aman, dan terlindungi bukanlah hal yang mustahil. Dan Banyumas, sekali lagi, membuktikan bahwa kepedulian sosial bisa menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.