Pemkot Semarang Dorong Kolaborasi Kedungsepur Atasi Banjir dan Rob dari Hulu ke Hilir

METROJATENG.COM, GROBOGAN – Pemerintah Kota Semarang menegaskan pentingnya kerja sama lintas daerah dalam menangani persoalan banjir dan rob yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di wilayah pesisir utara Jawa Tengah.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat menghadiri Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5). Iswar hadir mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dalam forum yang mempertemukan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepala OPD Pemprov Jateng, serta kepala daerah se-Kedungsepur.

Dalam forum itu, Iswar menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dari wilayah hulu hingga hilir. Menurutnya, Kota Semarang sebagai daerah hilir menanggung dampak besar dari perubahan lingkungan yang terjadi di kawasan atas.

“Semarang berkomitmen menjadi kota yang tangguh atau resilient city. Tetapi persoalan yang kami hadapi tidak bisa diselesaikan sendiri karena sangat dipengaruhi kondisi daerah hulu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama yang dihadapi Kota Semarang adalah penurunan muka tanah atau land subsidence yang mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun di kawasan Pantura. Kondisi tersebut memperparah dampak rob dan banjir yang semakin sering terjadi.

Iswar juga menyinggung kondisi Sungai Babon yang hulunya berada di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Menurutnya, karakter sungai dengan kemiringan curam membuat aliran air dari hulu melaju sangat cepat ketika hujan deras turun.

“Ketika intensitas hujan tinggi di wilayah atas, air langsung turun deras ke Semarang dan menyebabkan banjir di kawasan hilir seperti Genuk dan Muktiharjo,” jelasnya.

Ia bahkan mencatat adanya perubahan pola cuaca yang cukup ekstrem sepanjang 2026. Jika sebelumnya genangan besar di kawasan Muktiharjo hanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, kini banjir tercatat sudah terjadi hingga lima kali.

Kondisi tersebut, lanjut Iswar, menjadi alarm serius bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik semata.

“Kalau hanya mengandalkan APBD Kota Semarang untuk menyelesaikan persoalan klasik ini, tentu tidak akan pernah cukup. Karena itu dibutuhkan sinergi antardaerah dengan konsep tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi,” tegasnya.

Menurutnya, langkah teknis seperti normalisasi sungai dan pengerukan memang tetap diperlukan. Namun upaya menjaga kawasan hulu melalui penghijauan dan reboisasi dinilai jauh lebih efektif untuk jangka panjang.

Pemkot Semarang pun menyambut baik usulan Bupati Demak terkait penguatan gerakan penanaman pohon di wilayah atas. Upaya tersebut diyakini dapat membantu menahan laju air sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan Kedungsepur.

Selain untuk pengendalian banjir, langkah itu juga dinilai sejalan dengan visi pengembangan Kedungsepur sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism.

“Kami berharap forum ini melahirkan langkah nyata dan pemikiran jangka panjang agar seluruh daerah bisa bersama-sama menjaga lingkungan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” pungkasnya. (*)