Pasca Pemutihan Pajak, Jateng Gencarkan Razia Kendaraan: Bukan Sekadar Tilang, Tapi Edukasi!

METROJATENG.COM, SEMARANG – Setelah program pemutihan pajak kendaraan bertajuk “Tak Diskon Maka Tak Sayang” resmi berakhir pada 30 Juni 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tak tinggal diam. Kini, giliran aksi nyata di lapangan yang diambil: penertiban besar-besaran terhadap kendaraan yang belum patuh pajak dan aturan lalu lintas.

Bersama Kepolisian, Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) bergerak serempak menggelar razia di berbagai titik wilayah. Tidak hanya menyoal pajak, tapi juga menyasar kelengkapan berkendara lainnya seperti SIM, helm, hingga kondisi kendaraan.

“Fokus kami bukan hanya STNK dan pajak, tapi juga keselamatan pengendara secara menyeluruh. Ini bukan semata-mata penindakan, tapi juga edukasi. Kami ingin masyarakat terbiasa tertib, bahkan setelah pemutihan selesai,” kata Kasatlantas Polres Semarang, AKP Lingga Ramadhani.

Sementara itu, Kepala UPPD Kabupaten Semarang, Chairunnisa, menyebut antusiasme masyarakat saat program pemutihan berlangsung sangat tinggi. “Setiap hari, kami melayani hingga 3.000 wajib pajak. Tapi, komitmen untuk patuh pajak tidak boleh selesai di situ,” ungkapnya.

Selanjutnya, tim Samsat aktif menyambangi kecamatan, sekolah, hingga perusahaan untuk menyosialisasikan pentingnya membayar pajak dan tertib berlalu lintas.

“Tidak semua harus datang ke Samsat. Kami yang datang ke mereka,” tambah Chairunnisa.

Dalam salah satu operasi gabungan baru-baru ini, 83 kendaraan terjaring tilang karena berbagai pelanggaran. Menariknya, 17 pengendara langsung membayar pajak di tempat, menghasilkan pendapatan lebih dari Rp5 juta hanya dalam satu hari.

Andira Kusuma, salah satu pengendara yang terjaring razia, mengaku meski sempat kaget, kegiatan ini membuatnya lebih sadar. “Awalnya kaget, tapi ini jadi pengingat penting. Tertib itu bukan buat petugas, tapi buat keselamatan kita sendiri,” ujarnya.

Dengan strategi kolaboratif antara edukasi dan penegakan, Jawa Tengah menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan patuh pajak,  yang bukan hanya soal aturan, tapi soal tanggung jawab bersama.