Pakar Undip: Penanganan Banjir Semarang Tak Cukup Bangun Infrastruktur, Edukasi dan Kolaborasi Jadi Kunci

METROJATENG.COM, SEMARANG – Upaya penanganan banjir di Kota Semarang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Edukasi masyarakat serta kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan banjir yang dipengaruhi kondisi alam, perubahan tata ruang, hingga perilaku lingkungan.

Hal itu disampaikan Pakar Hidrologi Universitas Diponegoro (Undip) sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS., menanggapi penjelasan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengenai kompleksitas penanganan banjir di ibu kota Jawa Tengah.

Menurut Sriyana, banjir yang sempat terjadi di wilayah Ngaliyan pada pertengahan Mei lalu merupakan dampak gabungan antara curah hujan tinggi dan karakteristik geografis kawasan tersebut. Berdasarkan data BMKG, pada 14–15 Mei 2026 curah hujan di wilayah Ngaliyan mencapai 50–100 milimeter per hari atau masuk kategori lebat.

Ia menjelaskan, bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan Ngaliyan menyerupai mangkuk besar yang membuat air hujan dari berbagai arah perbukitan terkumpul pada satu titik hampir dalam waktu bersamaan.

“Ketika hujan deras turun, seluruh aliran dari kawasan hulu bergerak menuju titik yang sama. Akibatnya terjadi lonjakan debit air dalam waktu singkat sehingga potensi banjir menjadi lebih tinggi dibanding wilayah dengan bentuk DAS memanjang,” jelas Sriyana, Jumat (29/5).

Persoalan tersebut, lanjutnya, semakin berat akibat alih fungsi lahan, pertumbuhan permukiman, dan berkurangnya kawasan resapan air di daerah hulu. Kondisi ini mempercepat erosi tanah saat hujan deras yang kemudian terbawa ke wilayah hilir sebagai sedimentasi.

Material lumpur yang menumpuk di saluran dan drainase lingkungan kerap menyebabkan penyumbatan, sehingga air meluap ke kawasan permukiman, termasuk di wilayah Purwoyoso.

Meski demikian, Sriyana menilai infrastruktur pengendalian banjir yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Tantangan terbesar justru terletak pada pemeliharaan sistem drainase, pengelolaan sampah, serta keberadaan bangunan liar yang mempersempit aliran sungai.

“Kinerja drainase sering terganggu karena sampah dan sedimentasi. Di sisi lain, jumlah pompa drainase terus bertambah sehingga membutuhkan biaya operasional dan perawatan yang tidak sedikit,” ujarnya.

Untuk itu, Sriyana mendorong penerapan pendekatan Octa Helix dalam pengelolaan tata air kota. Menurutnya, penanganan banjir harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat melalui BBWS, pemerintah daerah, akademisi, aparat keamanan, media, pelaku politik, hingga masyarakat.

“Persoalan banjir tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Semua pihak harus bergerak bersama, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, dengan semangat berpikir global dan bertindak lokal,” tegasnya.

Selain penguatan kelembagaan, Sriyana juga mengusulkan optimalisasi anggaran lingkungan di tingkat RT untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah mandiri atau Zero Waste. Melalui program tersebut, sampah diharapkan dapat dipilah dan dikelola sejak dari rumah tangga sehingga tidak berakhir di saluran drainase.

Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan apresiasinya terhadap pandangan akademis yang diberikan. Menurutnya, analisis tersebut semakin memperjelas bahwa persoalan banjir merupakan rantai persoalan yang saling berkaitan dari hulu hingga hilir.

Agustina menegaskan, Pemkot Semarang akan terus memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana untuk pengerukan sungai utama, sembari menjalankan pembersihan drainase dan saluran lingkungan secara rutin melalui dinas terkait.

“Kami sangat berterima kasih atas masukan Prof. Sriyana. Ini memperjelas bahwa persoalan banjir tidak hanya soal sungai atau drainase, tetapi juga menyangkut tata ruang dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Karena itu, selain membangun infrastruktur, kami juga akan memperkuat edukasi publik dan mengajak warga ikut menjaga lingkungan,” kata Agustina.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi dengan menjaga kebersihan saluran air, tidak menutup lubang kontrol drainase, serta mulai memilah sampah dari rumah sebagai bagian dari upaya bersama mengurangi risiko banjir di Kota Semarang. (*)