Solar Subsidi Menipis, Setya Arinugroho Dorong Pemerintah Tambah Kuota untuk Nelayan Kendal

METROJATENG.COM, KENDAL – Solar bersubsidi menjadi urat nadi bagi kehidupan nelayan. Tanpa bahan bakar, kapal tidak bisa berlayar, dan rantai ekonomi pesisir pun terhenti. Namun sejak akhir Agustus 2025, nelayan di Kabupaten Kendal harus menghadapi kenyataan pahit: kelangkaan solar membuat mereka terpaksa berhenti melaut selama berhari-hari.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan kondisi ini adalah masalah serius yang perlu segera ditangani pemerintah. Menurutnya, kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga mengancam pasokan ikan dan ketahanan pangan daerah.

“Kelangkaan solar ini jelas masalah serius. Jika nelayan tidak bisa melaut, maka ekonomi pesisir lumpuh dan masyarakat luas pun terdampak,” tegas Setya Ari.

Data menunjukkan, kuota solar bersubsidi untuk nelayan Kendal tahun 2025 hanya 8.699 kiloliter (KL), merosot tajam dibanding tahun lalu yang mencapai 11.000 KL. Ironisnya, hingga 25 Agustus, serapan solar sudah mencapai 8.368 KL. Artinya, sisa kuota hanya sekitar 300 KL dan hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari ke depan.

Situasi ini diperparah dengan tingginya kebutuhan riil nelayan yang mencapai 15.758 KL per tahun, jauh melampaui alokasi yang tersedia.

Upaya Perjuangan Penambahan Kuota

Untuk mengatasi krisis tersebut, Setya mendorong Komisi B DPRD Jateng bersama Pemerintah Daerah dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar segera melakukan koordinasi. Tujuannya, memperjuangkan penambahan kuota solar agar nelayan kembali bisa melaut dengan tenang.

Permohonan penambahan sebenarnya sudah diajukan sejak April 2025 dengan target kuota dinaikkan kembali ke 11.000 KL. Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal bahkan telah memperkuat permintaan ini lewat nota dinas kepada Bupati Kendal, yang mengusulkan tambahan alokasi hingga 4.000 KL.

Setya Ari menekankan, bahwa solar subsidi bagi nelayan bukan hanya soal energi, melainkan investasi jangka panjang dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Subsidi solar untuk nelayan adalah bagian dari menjaga keberlangsungan ekonomi maritim kita. Jika pasokan energi lancar, nelayan bisa melaut, ikan tersedia, dan ekonomi lokal bergerak,” jelasnya.

Setya Ari menegaskan, solar subsidi adalah hak nelayan kecil yang diatur pemerintah. Jika terjadi kelangkaan, masyarakat dapat melaporkan ke aparat desa, koperasi nelayan, atau dinas terkait agar distribusi bisa lebih diawasi. Dengan begitu, subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.