Ancaman Krisis Keuangan Mengintai Proyek Kereta Cepat Whoosh, DPR Desak Restrukturisasi Utang PT KAI

METROJATENG.COM, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan setelah anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, memperingatkan potensi krisis keuangan yang bisa menyeret PT Kereta Api Indonesia (KAI) ke jurang kebangkrutan. Ia menilai, tanpa langkah penyelamatan segera, beban utang dari proyek tersebut akan semakin menekan kondisi keuangan BUMN perkeretaapian itu.

“Kalau tidak segera dilakukan restrukturisasi, proyek ini bisa menyeret unit usaha lain PT KAI yang selama ini menjadi penopang keuntungan,” tegas Darmadi.

Menurut data yang ia paparkan, utang PT KAI melalui proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meningkat drastis. Dari semula sekitar Rp950 miliar, nilainya melonjak menjadi lebih dari Rp4 triliun pada 2024 dan diprediksi mencapai Rp6 triliun pada 2026. Hanya dalam enam bulan terakhir, beban biaya yang harus ditanggung perusahaan mencapai Rp1,2 triliun.

Darmadi mendesak pemerintah dan manajemen KAI menyiapkan peta jalan restrukturisasi utang yang realistis agar proyek transportasi modern tersebut tidak menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, sebelumnya juga mengakui adanya tekanan serius terhadap neraca perusahaan akibat proyek ini. Dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada Agustus lalu, ia menyebut situasi keuangan KCIC sebagai “bom waktu” yang harus segera diantisipasi.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mencari formula terbaik agar proyek ini tetap beroperasi tanpa menggerus kesehatan keuangan perusahaan,” kata Bobby.

Pemerintah Tegaskan Tak Gunakan APBN

Meski menuai kritik, pemerintah memastikan APBN tidak terseret dalam persoalan keuangan proyek kereta cepat ini. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa seluruh pembiayaan proyek dilakukan melalui skema BUMN dan tidak melibatkan utang pemerintah.

“Proyek ini tidak menggunakan utang pemerintah sama sekali. Semua dilakukan dengan mekanisme korporasi,” ujarnya.

Namun, laporan keuangan terbaru memperlihatkan kondisi yang tidak menggembirakan. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) , konsorsium pemegang saham Indonesia di KCIC, mencatat kerugian mencapai Rp4,19 triliun pada 2024, serta Rp1,62 triliun pada semester I 2025.

Menanggapi hal ini, Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah opsi penyelamatan. Di antaranya penambahan modal, penyerahan sebagian infrastruktur kepada pemerintah, atau mengklasifikasikan aset KCIC sebagai milik negara.

“Kami berupaya mencari solusi jangka panjang agar Whoosh tetap beroperasi optimal, namun tanpa mengorbankan stabilitas keuangan BUMN transportasi,” ungkap Dony.

Ia menegaskan, tujuan utama langkah penyelamatan tersebut bukan sekadar menjaga kelangsungan proyek, tetapi juga memastikan kehadiran transportasi cepat pertama di Indonesia ini benar-benar membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.