Lapak Aduan Banyumas Dorong Respons Cepat dan Transparansi Layanan Publik

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Pemkab Banyumas terus berkomitmen memperkuat kualitas layanan publik dengan menghadirkan inovasi berbasis digital. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah pengelolaan Lapak Aduan Banyumas, platform pengaduan masyarakat yang kini menjadi simbol keterbukaan dan kecepatan pelayanan pemerintah daerah.

Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Lapak Aduan Banyumas Tahun 2025, yang berlangsung di Smart Room, pada Selasa (4/11/2025). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, serta dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Banyumas Amrin Ma’ruf, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Banyumas Budi Nugroho, dan perwakilan dari berbagai perangkat daerah.

Dalam arahannya, Sekda Banyumas Agus Nur Hadie menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aparatur pemerintah harus bertransformasi menjadi pelayan publik yang cepat, terbuka, dan tanggap terhadap kebutuhan warga.

“Kita semua harus siap berubah. Kalau dulu kita dikenal sebagai pengereh praja, sekarang kita adalah pelayan publik. Publik kita adalah masyarakat yang kita layani, tergantung posisi dan tugas masing-masing,” ujar Agus.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi dan kemampuan menerima kritik menjadi ciri pemerintahan modern yang transparan dan akuntabel.

“Sekarang prinsipnya terbuka, kecuali yang memang bersifat rahasia. Pemerintah juga harus membuka diri terhadap kritik dan saran masyarakat. Itulah bentuk transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

 

Solusi Cepat dan Efektif untuk Aspirasi Warga

Diluncurkan sejak 2019, Lapak Aduan Banyumas menjadi kanal komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat. Melalui aplikasi ini, warga dapat melaporkan berbagai persoalan seperti jalan rusak, lampu penerangan mati, hingga keluhan pelayanan publik, semuanya dapat disampaikan hanya melalui gawai tanpa harus datang ke kantor dinas.

“Beberapa OPD sudah sangat cepat merespons, bahkan dalam hitungan jam. Fast response adalah kunci. Minimal aduan dijawab, jangan dibiarkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Agus.

Ia juga berharap, momentum evaluasi ini menjadi ajang perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.

“Jadikan Lapak Aduan sebagai wujud nyata pemerintah yang hadir dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Banyumas, Budi Nugroho, menyampaikan hasil evaluasi pengelolaan aplikasi selama tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa Lapak Aduan kini tidak hanya menjadi wadah keluhan, tetapi juga sumber data penting untuk merumuskan kebijakan berbasis fakta di lapangan.

Hingga Oktober 2025, tercatat 12.561 laporan masuk melalui aplikasi tersebut. Dari jumlah itu, 11.833 aduan telah direspons, dan 7,8 persen masih dalam proses tindak lanjut.

Rincian kecepatan respon menunjukkan hasil yang menggembirakan:

• Respon di bawah 3 jam: 25,6%

• Respon di atas 3 jam: 11,6%

• Respon lebih dari 1 hari: 57%

• Aduan masih dalam proses: 5,8%

Jenis aduan terbanyak berasal dari sektor infrastruktur (46,8%), disusul isu lingkungan dan sosial, seperti penanganan sampah serta ketertiban umum. Keluhan di bidang administrasi dan pendidikan juga meningkat, terutama saat masa penerimaan siswa baru 2025.

“Ke depan, kami akan memperkuat integrasi Lapak Aduan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta media sosial, agar data aduan dapat lebih cepat dianalisis dan ditindaklanjuti,” jelas Budi.

Melalui Lapak Aduan Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus membuktikan langkah progresif dalam menghadirkan layanan publik yang efisien, partisipatif, dan berbasis teknologi. Dengan kolaborasi antarperangkat daerah serta dukungan masyarakat, Banyumas optimis mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berorientasi pada kepuasan warga.