Pascaaksi Anarkis Rusak Kantor Pemkot, Wali Kota Pekalongan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

METROJATENG.COM, KOTA PEKALONGAN – Pascaaksi anarkis yang merusak dan membakar sejumlah fasilitas Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Pekalongan pada 30 Agustus 2025 lalu, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid atau Aaf menegaskan satu hal: masyarakat tidak akan menanggung dampaknya.

Menurutnya, meski sarana dan prasarana pemerintahan porak-poranda, program prioritas untuk warga tetap berjalan. Ia bahkan menegaskan tidak ada sepeser pun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai untuk membangun kembali gedung pemerintahan.

“Saya, Wakil Wali Kota, Pak Sekda, maupun anggota DPRD menempati ruangan seadanya. Yang penting program bansos, kesehatan, dan pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti,” kata Aaf.

Untuk sementara, kantor DPRD dialihkan ke Gedung Diklat, sedangkan jajaran pimpinan Pemkot berkantor di ruang Bagian Umum dan Prokompim.

Meski begitu, Pemkot mendapat kabar baik. Kementerian Pekerjaan Umum siap membiayai pembangunan kembali gedung pemerintahan dan DPRD yang terbakar dengan anggaran sekitar Rp90 miliar. Namun, kebutuhan sarana pendukung seperti komputer, meja, kursi, dan laptop tetap harus ditanggung Pemkot.

“Alhamdulillah pusat turun tangan. Tapi untuk sarpras tetap kami siapkan sendiri. BTT sudah digunakan maksimal, bantuan dari Pemprov Jateng juga kami manfaatkan,” jelas Aaf.

Sejauh ini, Pemprov Jateng telah mengucurkan Rp1,5 miliar untuk kebutuhan mendesak. Namun, kondisi keuangan daerah makin berat akibat penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga 80 persen.

“Kami berharap dengan Menteri Keuangan baru, transfer dana ke daerah bisa normal lagi. Itu sangat penting bagi daerah seperti Pekalongan,” tambahnya.

Aaf menegaskan, prioritas pemerintah tetap pada layanan publik. “Kantor bisa sederhana, tapi kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.