METROJATENG.COM, JAKARTA – Gelombang penonaktifan kader melanda sejumlah partai politik besar pasca maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Setidaknya tiga partai, yakni PAN, Golkar, dan NasDem, resmi menonaktifkan kadernya dari keanggotaan DPR RI. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga stabilitas nasional dan meredam gejolak di tengah masyarakat.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk menonaktifkan dua kader populernya, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya), dari keanggotaan DPR RI. Keputusan tersebut diumumkan melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/8/2025).
Viva mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Presiden akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Langkah serupa juga diambil Partai Golkar. DPP Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Dokumen keputusan itu ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.
Sementara itu, DPP Partai NasDem turut menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai anggota DPR RI. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi F. Taslim menjelaskan keputusan ini diambil berdasarkan arahan Ketua Umum Surya Paloh.
“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” ujar Hermawi dalam siaran pers.
Hermawi menegaskan, NasDem menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar perjuangan. “Apa yang diperjuangkan NasDem merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan untuk mencapai cita-cita bangsa,” katanya.
Serentaknya langkah penonaktifan kader oleh tiga partai besar ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab politik untuk menjaga stabilitas nasional pasca gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Comments are closed.