Masih Kekurangan Ribuan Dapur Gizi, Jateng Genjot Program Makan Bergizi Gratis

METROJATENG.COM, SEMARANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah kini menghadapi tantangan besar. Dari total kebutuhan 2.753 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 335 unit yang berhasil dioperasikan. Artinya, provinsi ini masih kekurangan 2.418 unit dapur gizi demi menyukseskan program yang menyasar generasi masa depan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pemangku kepentingan di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (31/7/2025), menekankan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program MBG di seluruh kabupaten dan kota.

“Kalau kita ingin membentuk generasi yang kuat dan sehat, dapur gizi adalah fondasinya. Kita tidak bisa menunggu, ini harus dipercepat,” tegas Luthfi.

Saat ini, Jateng tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak kedua di Indonesia. Namun capaian itu belum cukup. Dengan lebih dari 9,6 juta jiwa yang berpotensi menerima manfaat, termasuk siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui, jumlah dapur gizi yang ada saat ini baru bisa melayani 9,8 persen, atau sekitar 953 ribu orang.

Wilayah dengan kinerja terbaik di antaranya Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Di sisi lain, beberapa daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tertinggal dan menjadi fokus percepatan.

Kolaborasi TNI-Polri dan Aset Provinsi Siap Dikerahkan

Untuk mendukung akselerasi program, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 bidang lahan seluas hampir 280 ribu meter persegi. Lahan ini dapat dimanfaatkan bersama dengan TNI, Polri, dan instansi lainnya sebagai lokasi pengembangan dapur gizi terpadu.

“Ada sesuatu yang tersumbat dalam realisasi SPPG. Semua elemen hadir hari ini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” ujar Luthfi kepada para kepala daerah, Dandim, Kapolres, hingga OPD yang hadir lengkap.

Luthfi juga meluncurkan enam langkah percepatan, termasuk melibatkan BUMDes, gapoktan, pelaku usaha lokal, memperkuat pengawasan bahan makanan, hingga kampanye edukasi gizi dan anti pemborosan makanan.

Gubernur Luthfi mengapresiasi kabupaten/kota yang telah membentuk Satgas MBG, seperti Jepara, sesuai instruksi Mendagri. Ia meminta seluruh kepala daerah segera menerbitkan SK Satgas MBG, sebagai ujung tombak koordinasi pusat-daerah.

“Begitu semua kabupaten/kota punya Satgas, provinsi bisa bergerak cepat bila ada kendala di lapangan,” tegasnya.

Secara nasional, hingga 28 Juli 2025, tercatat 2.378 unit SPPG aktif di Indonesia, melayani lebih dari 7,4 juta penerima manfaat. Estimasi anggaran operasional per harinya mencapai Rp111,5 miliar, atau Rp2,23 triliun untuk layanan selama 20 hari.