METROJATENG.COM, JAKARTA – Tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2025, persentase penduduk miskin berada di angka 8,47 persen. Angka ini turun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024, dan turun signifikan 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin secara nasional juga mengalami penurunan, dari 25,22 juta orang pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta orang pada Maret 2025, setara dengan pengurangan sekitar 1,37 juta orang.
Namun, tren ini tak sepenuhnya merata. Di wilayah perkotaan, justru terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Persentasenya naik dari 6,66 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025. Jumlahnya bertambah sekitar 220 ribu orang, dari 11,05 juta menjadi 11,27 juta.
Sebaliknya, perdesaan mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Persentase kemiskinan menurun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen, dengan jumlah penduduk miskin menyusut sebanyak 430 ribu orang, dari 13,01 juta menjadi 12,58 juta.
BPS juga mencatat bahwa garis kemiskinan per kapita pada Maret 2025 adalah sebesar Rp609.160 per bulan. Sebagian besar dari nilai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, yaitu sebesar Rp454.299 (sekitar 74,6 persen), sementara sisanya untuk kebutuhan non-makanan.
Sementara itu, dalam rilis BPS menyatakan kemiskinan ekstrem yang mengacu pada standar Bank Dunia sebesar US$2,15 per hari, juga mengalami penurunan. Pada Maret 2025, sebanyak 2,38 juta orang atau 0,85 persen penduduk Indonesia masuk kategori ini, turun dari 2,78 juta orang atau 0,99 persen pada September 2024.
Dari sisi sebaran wilayah, Pulau Maluku dan Papua masih mencatat persentase kemiskinan tertinggi, yakni 18,90 persen. Sedangkan Kalimantan mencatat angka kemiskinan terendah, hanya 5,15 persen. Namun, secara jumlah, Pulau Jawa masih menyumbang angka penduduk miskin terbanyak, mencapai 12,56 juta orang. Jumlah terendah terdapat di Kalimantan dengan 0,89 juta orang.
Penurunan angka kemiskinan ini menjadi kabar positif, namun peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan.
Comments are closed.