Soroti RPJMD Jateng, Setya Arinugroho Harap Percepatan Infrastruktur Jadi Katalis Ketahanan Pangan

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 resmi menjadi kompas pembangunan Jawa Tengah untuk lima tahun mendatang.  Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho menyebut, RPJMD sebagai langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam mengupayakan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan ketahanan pangan.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Jateng mempunyai target ambisius produksi beras hingga 11 juta ton pada 2025. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan luas tanam yang ditargetkan mencapai 250 hektar pada April 2025, tetapi juga efisiensi dalam proses produksi. Namun, tantangan musim kemarau dan keterbatasan infrastruktur pengairan masih menjadi kendala utama.

Setya Arinugroho mengatakan, kebijakan pembangunan harus adaptif terhadap dinamika iklim dan lingkungan.

“Kita tidak bisa lagi merancang kebijakan dengan asumsi normal. Perubahan iklim benar-benar nyata dan sudah di depan mata. Oleh karena itu, pendekatan kita dalam membangun infrastruktur dan pertanian harus berubah. Gunakan data, libatkan teknologi, dan petakan dengan cermat daerah-daerah rawan air serta daerah yang potensial sebagai pusat produksi,” jelasnya.

Ketahanan Pangan

Melalui RPJMD 2025, Setya Ari berharap percepatan infrastruktur dalam proses produksi sampai distribusi benar-benar menjadi katalis ketahanan pangan Jateng, hingga mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi pertanian, tapi menyangkut sistem distribusi, infrastruktur proses, hingga konektivitas antar wilayah. Oleh karenanya Kami berharap peningkatan infrastruktur yang memadai dapat menjadi katalis wujudnya ketahanan pangan Jateng,” tegasnya.

Meski perlu menggenjot ketersediaan Infrastuktur, Setya Ari menggarisbawahi bahwa infrastruktur tak dapat dibangun serampangan. Dirinya menekankan pentingnya integrasi antara proyek infrastruktur dengan pemetaan wilayah lumbung pangan. Menurutnya, RPJMD harus mampu menjawab persoalan konkret di lapangan, seperti kemacetan distribusi hasil pertanian hingga tingginya biaya logistik.

“Infrastruktur memang penting, tapi harus tepat sasaran. Kita perlu integrasikan dengan pemetaan wilayah pangan. Pastikan irigasi berjalan, dan jangan lupa soal proses pengolahan hasil pertanian. Kita harus pikirkan rantai pasoknya secara end-to-end supaya tidak ada lagi kendala distribusi dan mahalnya biaya logistik petani,” ujarnya.

Disamping itu, Setya Ari juga menyoroti tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya pada tahun 2024 kemiskinan Jateng tercatat mencapai 9,58%. Ia berharap integrasi antara peningkatan infrastruktur dan ketahanan pangan dapat membawa dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 9,58% pada tahun 2024 adalah isu serius yang harus kita atasi. Saya optimis bahwa integrasi pembangunan infrastruktur yang masif dengan penguatan ketahanan pangan akan memberikan dampak signifikan pada penurunan angka tersebut”, tuturnya.

Kendati demikian, politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyadari bahwa mewujudkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan tak dapat dilakukan dengan instan. Hal tersebut hanya mungkin diupayakan melalui sinergi lintas sektor yang sehat. Baik antara legislatif dan eksekutif, hingga pelibatan masyarakat sebagai mitra pembangunan.

“Kami di DPRD akan memastikan proses penganggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Kami juga akan terbuka terhadap masukan masyarakat. Pembangunan ini harus milik bersama. Dan keberhasilan RPJMD hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bergerak bersama,” pungkasnya.