Sekolah Rakyat, Terobosan Prabowo Putus Mata Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Harapan untuk mengangkat anak-anak dari jurang kemiskinan kini menemukan jalan baru melalui program Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto yang mulai digulirkan melalui Kementerian Sosial. Program ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Marwan menyebut program ini sebagai langkah nyata yang selama ini diimpikan DPR untuk memutus rantai kemiskinan dari akarnya: ketertinggalan pendidikan.

“Kami di Komisi VIII sudah lama memperjuangkan cara memutus rantai kemiskinan. Alhamdulillah, Pak Prabowo langsung gerak cepat dengan Sekolah Rakyat,” tuturnya.

Meski kebijakan wajib belajar 12 tahun telah diterapkan, realitas di lapangan tak seindah harapan. Masih banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tertinggal, tak sanggup mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi maupun geografis. Menurut Marwan, Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas kenyataan itu.

“Bukan hanya soal sekolah gratis, tapi soal memberi harapan. Anak-anak dari keluarga miskin harus mendapat tempat yang layak, guru yang mengayomi, dan lingkungan belajar yang mendukung,” kata Marwan.

Komisi VIII yang bermitra dengan Kemensos menyambut positif program ini. Mereka mendorong agar Sekolah Rakyat benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga termiskin dan miskin ekstrem, agar mereka tak lagi tersisih dari sistem pendidikan nasional.

Tak hanya itu, Marwan juga menekankan pentingnya peran guru dan pendamping dalam membentuk karakter anak-anak yang berasal dari berbagai latar belakang daerah. Ia menyadari tantangan besar yang dihadapi, apalagi bagi anak-anak yang harus jauh dari keluarga untuk pertama kalinya.

“Peran guru sangat krusial. Mereka bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi pengganti orang tua dalam mendampingi anak-anak ini beradaptasi,” ucapnya.

Marwan juga mendorong agar data penerima manfaat program ini bersifat terbuka dan dinamis. Ia mengusulkan agar anggota DPR dari daerah pemilihan bisa ikut menyuplai data anak-anak miskin yang belum terakomodasi.

“Kalau ada anak yang betul-betul butuh tapi belum terdata, kami minta mereka bisa langsung dimasukkan. Jangan sampai ada anak yang layak justru tertinggal,” tegasnya.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pengajar yang kompeten, serta fasilitas pendidikan yang layak, Marwan yakin Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih adil dan berdaya saing.