Efektivitas Perekonomian Terintegrasi Hulu-Hilir dalam Upaya Penanganan Kemiskinan

 

METROJATENG.COM, PURWOKERTO-Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi fokus berbagai daerah dalam pembangunan ekonomi ke depan. Mengingat, meskipun banyak wilayah yang mengklaim angka kemiskinan turun, namun faktanya masih banyak dijumpai masyarakat miskin, bahkan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi. Karenanya, kedua hal tersebut masih menjadi fokus pekerjaan rumah yang digarap setiap tahun.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Dari jumlah penduduk Banyumas sekitar 1,8 juta, sebanyak 11, 95% masih dalam kategori miskin. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya adalah dengan membangun perekonomian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun, seberapa efektif upaya penanggulangan kemiskinan tersebut teruji, mengingat prosentase kemiskinan tidak pernah menurun hingga lebih dari 1% setiap tahunnya.

Selama ini, ada tiga metode yang diterapkan dalam penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, yaitu mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan. Ketiga metode tersebut telah dilakukan, hanya saja sebagian besar masih pada fokus mengurangi beban pengeluaran, yaitu dalam bentuk berbagai bantuan sosial, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lainnya.

Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas, bantuan RTLH bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi, Baznas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, Corporate Sosial Responsibility (CSR), serta dana desa. Selain itu ada juga bantuan jamban bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) propinsi, Hibah Air Limbah Setempat (HILS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Bentuk bantuan lainnya adalah akses air bersih, listrik, bantuan untuk Anak Tidak Sekolah (ATS) dan bantuan untuk orang tidak bekerja, dengan sumber dana beragam.

Pakar sosiologi, James Mudgley (2005:5) menyebut, kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu ketika masalah sosial dapat dimanage dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi dan ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

Melihat berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemkab Banyumas, masalah-masalah sosial yang ada berusaha untuk diatasi dengan merangkul berbagai pihak, termasuk pihak swasta. Namun, langkah penanganan yang lebih dominan dengan penguranganan beban pengeluaran menjadi kurang maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sebab, masyarakat terbiasa dengan bantuan yang berwujud fisik.

Pengentasan kemiskinan, menurut hasil pengamatan Bappedalitbangda Kabupaten Banyumas, sebenarnya akan jauh lebih efektif jika lebih fokus pada metode kedua, yaitu menaikkan pendapatan masyarakat. Hanya saja, tidak semua bentuk pemberdayaan yang dilakukan membuahkan hasil yang manis. Hal tersebut juga bergantung pada sifat dan karakter penerima bantuan.

Pada beberapa kasus pemberdayaan atau pelatihan yang sudah dilakukan di Kabupaten Banyumas, jika pemberdayaan menyasar kepada kelompok pemula, usaha yang dijalankan tidak berjalan lama. Berbeda dengan bantuan yang ditujukan kepada pelaku usaha yang sudah berjalan, akan relatif lebih lancar dan mampu menaikkan kelas usahanya.

Sebagai contoh, pemberian bantuan untuk usaha ternak ayam, Dimana Pemkab Banyumas menggandeng Baznas dalam program tersebut. Petani dberian bantuan bibit ayam, berikut dengan kendang dan pakan selama 1 bulan. Bantuan usaha tersebut sempat berjalan, namun kemudian telur yang dihasilkan harganya tidak mampu bersaing dengan harga telur produksi peternak besar. Hingga akhirnya, petani mengalami kesulitan untuk menyediakan pakan dan ayam-ayam bantuan tersebut pada akhirnya dijual.

Kasus lainnya, pemberian bantuan bibit lele untuk kelompok tani pada salah satu desa di Kabupaten Banyumas juga tidak berjalan mulus. Dimana hanya 2-3 orang petani yang aktif memelihara lele tersebut, hingga saat panen terjadi perselisihan. Akhir bantuan tersebut juga sama dengan bantuan bibit ayam, petani memilih untuk mengakhiri.

Namun, pemberian batuan untuk menaikkan pendapatan ini, cukup efektif ketika diberikan kepada pelaku usaha yang sudah berjalan. Salah satunya adalah bantuan untuk pelaku UMKM, penjual mie ayam di Somagede, Banyumas. Bantuan gerobak tempat usaha dari Baznas mampu mendongkrak penjualan cukup signifikan.

Potensi Wilayah

Fakta-fakta temuan di lapangan tersebut, menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Banyumas dalam merencanakan program pemberdayaan. Sehingga melahirkan gagasan baru untuk skema penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan memadukan potensi wilayah. Skema ini akan diterapkan tahun depan, dengan mempererat kolaborasi bersama berbagai OPD hingga pihak swasta.

Pemanfaatkan potensi wilayah yang dimaksud adalah dengan mengembangkan potensi yang high velue di wilayah tersebut dan memaksimalkan penggarapannya, dengan melatih para pengangguran menjadi ahli di bidang tersebut.

Sebagai contoh, untuk Kecamatan Kemranjen, Somagede, Sumpiuh dan Tampak memiliki potensi pertanian Durian Bawor. Jenis durian ini memiliki harga yang tinggi, sehingga jika dilakukan pengembangan pasar akan mendatangkan penghasilan yang besar bagi petani setempat. Karenanya dirancang skema pelatihan untuk masyarakat setempat yang belum mempunyai pekerjaan untuk budidaya Durian Bawor, dengan menggandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinakerkop UKM). Dan untuk membuka peluang pasar, menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag). Sehingga para petani fokus untuk meningkatkan hasil pertanian, tanpa dibebani dengan memikirkan pemasaran.

Dari data Bappedalitbang Banyumas, jumlah pengangguran di Banyumas mencapai 53.362 orang yang tersebar di berbagai wilayah. Angka pengangguran paling banyak yaitu di Kecamatan Ajibarang yang mencapai 4.706 orang, kemudian Kecamatan Cilongok ada 4.196 orang, Kecamatan Kebasen ada 3.768 orang dan paling sedikit adalah di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu hanya 179 orang. Dari jumlah tersebut, angka pengangguran tertinggi pada usia 18 – 34 tahun, yaitu mencapai 62%, kemudian usia 35 – 58 tahun sebanyak 28% dan pada usia 15 – 17 tahun atau usia sekolah ada 5% serta pada usia lansia di atas 58 tahun ada 5%. Dari sisi pendidikan, angka pengangguran tertinggi dengan jenjang pendidikan SMA/SMK yaitu mencapai 34,8%, disusul tamatan SMP sebanyak 24,2%, tamatan SD ada 23,7%, tidak tamat SD ada 14,4%, jenjang pendidikan sarjana ada 2,1% dan diploma 0,7%.

Dengan adanya intervensi pada penciptaan lapangan kerja berdasarkan potensi wilayah, diharapkan akan mampu menurunkan angka pengangguran. Sebagaimana diketahui, pengangguran dan kemiskinan merupakan dua komponen yang terhubung erat dan saling mempengaruhi.

Skema penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan memadukan potensi wilayah ini, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional untuk Tahun 2025 yang naik hingga 8%. Kenaikan target yang cukup besar tersebut, membuat semua propinsi serta kabupaten/kota harus bekerja ektra keras, termasuk Banyumas yang selama ini angka pertumbuhan ekonomi selalu di atas rata-rata propinsi maupun nasional. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi Banyumas 5,4% dan itu di atas rata-rata pertumbuhan propinsi maupun nasional. Namun, tahun depan target nasional naik sangat tinggi, tetap dibutuh effort lebih, salah satunya dengan peningkatan investasi serta peningkatan produktivitas butuh effort lebih untuk bisa mendekati target nasional tersebut. Antara lain dengan mendatangkan nilai investasi yang lebih besar, yang dipadukan dengan skema penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan memadukan potensi wilayah.

Sementara, investasi baik dalam bentuk padat karya maupun padat modal, akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi padat karya akan mampu mengurangi pengangguran, sementara investasi padat modal, akan berdampak pada pertumbuhan banyak sektor, serta peningkatan pajak. Untuk menekan ketimpangan sosial, maka pertumbuhan ekonomi harus merata dan semua lini harus tumbuh bersama. Karenanya, APBD Banyumas Tahun 2025, arah makronya tetap pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan ketahanan pangan. Namun, untuk pembangunan fisik akan lebih banyak dialokasikan ke daerah pinggiran, supaya tidak terjadi ketimpangan.

Mengingat besarnya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan nasional, Pemkab Banyumas mendorong agar desa yang juga mengelola dana cukup besar, mampu memanfaatkannya untuk memantik pertumbuhan ekonomi desa. Sejalan dengan skema pengentasan pengangguran dan kemiskinan berbasis potensi wilayah yang diterapkan, desa-desa diharapkan mendukung program tersebut dengan berbagai cara, baik melalui pengembangan BUMDes ataupun dengan memberikan pelatihan untuk warganya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di desa tersebut.

Misalnya, untuk pengembangan potensi wilayah terintegrasi di Kecamatan Somagede dan Kedungbanteng, dikembangkan komoditas kopi, dengan lahan seluas 6 hektar. Banyak hal yang perlu dpersiapkan, mulai dari alat mesin untuk mengolah pascapanen, pelatihan pengolahan kopi hingga pelatihan marketing ataupun digital marketing dan packaging. Perlu juga dibuka akses untuk mengikuti pameran dan sejenisnya.

Sebagaimana diketahui, potensi kopi di Banyumas cukup besar, hanya saja penjualannya sebagian besar masih dalam bentuk petik mentah. Karenanya, dibutuhkan pelatihan pengolahan kopi, supaya petani bisa menikmati hasil yang lebih baik dan bisa meningkatkan perekonomian mereka.

Dari skema anggaran yang disusun Bappedalitbang Banyumas, setidaknya dibutuhkan anggaran hingga Rp 1,6 miliar untuk pengembangan komoditas kopi, mulai dari persiapan lahan, bibit kopi, pupuk hingga pelatihan budidaya, hingga pelatihan digital marketing dan packaging. Dengan adanya campur tangan desa, yang juga memiliki anggaran, maka akan mampu meringankan APBD atau bisa menambah lebih banyak petani atau kelompok tani yang tertangani dengan program pengembangan potensi wilayah terintegrasi.

Skema penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan memadukan potensi wilayah ini, akan mulai diterapkan tahun depan. Mari bersama kita kawal, demi terwujudnya Banyumas yang makmur dan sejahtera.(**)