Sepanjang 2024, Banyumas Kembangkan Ekonomi Terintegrasi Hulu-Hilir

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Sepanjang Tahun 2024, Kabupaten Banyumas terus mengembangkan ekonomi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Berbagai event digelar dari skala kabupaten hingga nasional untuk mendongkrak perekonomian,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan S.T. M.Si mengatakan, banyaknya event yang digelar di Banyumas sepanjang Tahun 2024, sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, banyak sektor yang terlibat di dalamnya, mulai dari perhotelan, rumah makan, tempat wisata hingga para pedagang UMKM dan lainnya.

“Tahun 2024, banyak sekali evant skala daerah maupun nasional yang diadakan di Banyumas dan ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pusat keramaian baru, yaitu Menara Teratai di Jalan Bung Karno, membuat banyak banyak pihak tertarik menggelar event di Banyumas”, jelasnya.

Dedy menyebut, Kabupaten Banyumas termasuk berhasil dalam memanfaatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan membangun pusat kegiatan baru. Hal ini mampu meningkatkan kunjungan orang ke Banyumas, bahkan kunjungan ke Banyumas terbanyak nomor 2, setelah Kota Semarang. Kunjungan orang ke Banyumas, mampu mengalahkan tingkat kunjungan ke Solo.

“Ruang baru itu memang dibutuhkan dan Banyumas berhasil membangun ruang baru yang mampu meningkatkan kunjungan, bahkan sampai mengalahkan tingkat kunjungan ke Solo. Menara Teratai menjadi branding yang meningkatkan velue Banyumas dan tentu saja efeknya dirasakan banyak pihak”, tuturnya.

 

Penanganan Kemiskinan

Di sisi lain, penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem juga terus ditingkatkan dengan tiga metode yaitu mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan.

Fungsional Perencanaan Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperdalitbang Banyumas, Taufiq Hidayat memaparkan, ketiga metode tersebut telah dilakukan, hanya saja sebagian besar masih pada fokus mengurangi beban pengeluaran, yaitu dalam bentuk berbagai bantuan sosial, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lainnya. Untuk menaikkan pendapatan sudah dilakukan berbagai program pemberdayaan, pelatihan dan sejenisnya.

“Untuk bantuan RTLH bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi, Baznas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, Corporate Sosial Responsibility (CSR), serta dana desa. Sedang untuk bantuan jamban bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) propinsi, Hibah Air Limbah Setempat (HILS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)”, jelasnya.

Selain bentuk bantuan tersebut, ada juga bantuan air, listrik, Anak Tidak Sekolah (ATS) dan tidak bekerja. dengan sumber dana beragam. Dengan berbagai intervensi bantuan tersebut, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ini, menurut data Badan Pusat Statistik  (BPS) menurun menjadi 1,02 % (15.209).

Sedangkan untuk intervensi ATS, target tercapai dengan mengentaskan 28 ATS. Sosialiasi penanaganan  ATS telah dilakukan sesuai data Data Pokok Kependidikan (Dapodik), ada 15.229 anak yang putus sekolah di Kabupaten Banyumas.

“Ada 5 ATS yang sudah menikah dan 8 yang sudah bekerja, sehingga tidak bisa kembali sekolah. Dan ada juga 11 ATS masih harus dintervensi, dikarenakan permasalahan ekonomi, jarak sekolah yang jauh dari rumah dan ada juga yang akibat kurang motivasi. Antara lain di Desa Sumpiuh ada 4 ATS, Karanglewas 3, Gumelar 1 dan Kedungbanteng 3 ATS”, ungkap Taufiq.

Sementara itu, untuk air bersih telah dilakukan intervensi sebanyak 2.660, jamban 1.160, listrik 42 dan intervemsi tidak bekerja sebanyak 122. Intervensi untuk yang tidak bekerja ini dilakukan melalui berbagai macam pelatihan seperti menjahit, las, servis handphone, otomotif sepeda motor pelatihan barista dan lain-lain.

 

Fasilitasi UMKM

Di bidang UMKM, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas juga telah melakukan berbagai upaya untuk membuat UMKM Banyumas naik kelas. Salah satuya dengan memfasilitasi pengajuan sertifikat merek kolektif dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Tercatat ada dua produk UMKM yang telah mengantongi sertifikat merek, yaitu Tempe Pliken dan Nopia Mino. Dengan terdaftarnya di Kemenkum HAM, maka jika ada yang memalsukan, bisa ditindak secara hukum.

“Merek kolektif sebenarnya sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Selain bisa meningkatkan harga produk, secara hukum juga terlindungi”, jelas Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, Dra. Sulistyawati MPHR.

Bappedalitbang Banyumas saat ini juga tengah melakukan upaya untuk mengangkat Produk Unggula Daerah (PUD) dengan melakukan kajian Indikasi Geografis (IG). Dari hasil kajian awal, ada 6 produk unggulan Banyumas yaitu gula kepala, minyak atsiri, kopi, durian, kambing perah dan kayu olahan. Enam produk unggulan ini yang paling banyak mendatangkan pendapatan dan akhirnya dipilih kopi. Mengingat

kebun kopi tersebar di lima kecamatan, yaitu di Kecamatan Somagede, Cilongok, Kedungbanteng, Baturraden dan Sumbang.

Sulistyawati menjelaskan, produksi kopi Banyumas terbilang cukup banyak, hanya saja, dari produksi yang melimpah tersebut, petani belum bisa menikmati hasil maksimal, karena sebagian besar masih dijual dalam bentuk kopi petik belum matang.

“Kopi itu semuanya laku, dari petik mentah, petik merah atau petik matang hingga yang sudah diroasting dan yang sudah menjadi kopi. Hanya saja, sebagian besar petani kopi di Banyumas masih menjual dalam bentuk petik mentah, sehingga harga jualnya juga jauh lebih murah”, tuturnya.

Dengan berbagai intervensi yang dilakukan tersebut, saat ini kemiskinan di Banyumas 11,95% dan menduduki peringkat ke-26 di Jateng. (ADV)