Temui Pengungsi Tanah Gerak Tegal, Ahmad Luthfi Segera Siapkan Hunian Sementara

METROJATENG.COM, TEGAL – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal tidak berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan jangka panjang, termasuk relokasi warga terdampak ke hunian yang layak dan aman.

Hal tersebut ditegaskan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur menginstruksikan agar hunian sementara (huntara) bagi pengungsi segera disiapkan.

“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan. Jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” tegas Ahmad Luthfi.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan warga terdampak tidak boleh bersifat sementara. Pemerintah harus menyiapkan huntara secara terencana hingga nantinya bertransformasi menjadi hunian tetap (huntap).

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus dibackup,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar warga benar-benar terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga dapur umum.

“Daerah mana yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini di Tegal, semua harus cukup, mulai dapur, sekolah, dan kebutuhan lainnya,” katanya.

Selain aspek kemanusiaan, Ahmad Luthfi meminta percepatan penanganan infrastruktur terdampak dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten.

“Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan yang putus, dalam satu minggu harus clear, minimal tiga hari sudah tertangani,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyoroti pemulihan sosial jangka panjang, mengingat ratusan rumah dilaporkan tidak memungkinkan lagi dibangun di lokasi semula.

“Ada sekitar 250 rumah yang hilang dan tidak bisa dibangun lagi. Ini harus jadi prioritas. Dinas sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” tegasnya.

Ia meminta pendataan warga yang akan direlokasi dilakukan secara detail dan berkelanjutan. Menurutnya, hunian sementara harus diproyeksikan sebagai tahapan menuju hunian tetap dengan fasilitas umum yang memadai.

“Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” ujarnya.

Terkait pembangunan hunian tetap, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang disiapkan pemerintah daerah.

“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” katanya.

Relokasi, lanjutnya, juga harus mempertimbangkan aspek sosial agar masyarakat dapat beradaptasi dan hidup mandiri di tempat baru.

“Hadirnya negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” ujar Ahmad Luthfi.
Gubernur turut meminta seluruh unsur terkait, termasuk TNI, Polri, dan SAR, untuk siaga penuh guna mengantisipasi potensi bencana susulan.

Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyampaikan bahwa hingga Rabu sore, pergerakan tanah masih bersifat dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.

“Berdasarkan laporan terakhir, sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujar Ischak.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando. Penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp300 juta,” kata Ischak.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, unsur TNI dan Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal. (*)