Wakil Ketua DPRD Jateng Soroti Kekeringan di Banyumas dan Cilacap, Desak Solusi Permanen Atasi Krisis Air Bersih

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Krisis air bersih kembali menghantui sejumlah wilayah di Jawa Tengah seiring datangnya musim kemarau. Kabupaten Banyumas dan Cilacap menjadi daerah yang paling terdampak, dengan puluhan ribu warga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho. Ia menilai kekeringan yang terjadi hampir setiap tahun tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan rutin, melainkan harus diselesaikan melalui kebijakan yang berorientasi jangka panjang.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kekeringan di Kabupaten Banyumas sejak awal Juli 2026 telah berdampak pada 2.867 kepala keluarga (KK) atau sekitar 9.002 jiwa. Sebagai langkah darurat, BPBD Banyumas telah mendistribusikan 15.000 liter air bersih atau setara tiga tangki kepada masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kabupaten Cilacap menghadapi kondisi yang lebih berat. Kekeringan yang berlangsung sejak Juni 2026 telah memengaruhi 8.154 KK atau sekitar 27.605 jiwa hingga 21 Juli 2026. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Cilacap bersama berbagai pihak telah menyalurkan 60 tangki air bersih dengan total volume mencapai 315.000 liter.

Menurut Setya Ari Nugroho, angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah perlu memperkuat strategi penanganan bencana kekeringan.

“Data BNPB menunjukkan ribuan keluarga di Banyumas dan puluhan ribu warga di Cilacap mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Ini menjadi alarm bahwa kita membutuhkan langkah yang lebih cepat sekaligus solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” ujarnya.

Ia mengapresiasi upaya distribusi air bersih yang dilakukan pemerintah daerah sebagai respons darurat. Namun, menurutnya, bantuan tersebut belum cukup jika tidak dibarengi pembangunan infrastruktur yang mampu menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.

Percepat Pembuatan Embung dan Sumur Dalam

Setya Ari mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, PDAM, hingga pemerintah desa mempercepat pembangunan embung, sumur dalam, jaringan perpipaan air bersih, rehabilitasi kawasan resapan, serta konservasi daerah hulu.

“Distribusi air bersih memang harus terus dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan. Namun yang lebih penting adalah menghadirkan solusi permanen melalui pembangunan embung, peningkatan jaringan air bersih, perlindungan daerah resapan, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya bantuan saat kemarau datang,” katanya.

Selain pembangunan infrastruktur, Setya juga meminta koordinasi lintas instansi diperkuat agar penanganan dampak kekeringan berjalan lebih efektif. Ia menilai seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa harus bergerak secara terpadu.

Menurutnya, dampak kekeringan tidak hanya terbatas pada berkurangnya pasokan air bersih. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas belajar mengajar, sektor pertanian, peternakan, hingga roda perekonomian warga.

“Kita harus memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih. Pelayanan dasar harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir lebih cepat sebelum dampaknya meluas terhadap kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai pimpinan DPRD Jawa Tengah, Setya Ari memastikan lembaganya akan mengawal penguatan anggaran dan fungsi pengawasan terhadap program mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya penanganan kekeringan.

Ia menambahkan, perubahan iklim telah meningkatkan risiko cuaca ekstrem sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat strategi adaptasi melalui pembangunan infrastruktur air yang lebih tangguh, sistem peringatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air.

“Kekeringan akan terus menjadi tantangan di masa depan. Karena itu, penanganannya tidak boleh berhenti pada distribusi air bersih semata. Kita harus membangun sistem yang mampu menjamin ketahanan air bagi masyarakat, terutama di daerah yang setiap tahun terdampak kekeringan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci agar Jawa Tengah semakin tangguh menghadapi perubahan iklim,” pungkasnya. (**)