Setya Arinugroho Dorong Jalan Provinsi Jateng Lebih Adil, Aman, dan Ramah Lingkungan

METROJATENG.COM, SEMARANG – Rencana pengaturan penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Tengah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendorong agar kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Hal itu disampaikan Setya Arinugroho menanggapi Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, jalan memiliki posisi strategis dalam mendukung hampir seluruh aktivitas masyarakat. Kualitas dan keterhubungan jalan akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang, akses pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jalan itu penghubung utama untuk semua akses. Logistik, pendidikan, kesehatan, dan tentu ekonomi, semuanya butuh akses jalan. Kami (di DPRD) mengupayakan proses penyelenggaraan jalan yang baik dan tepat sasaran. Ini merupakan salah satu langkah pemerataan ekonomi di Jawa Tengah,” tuturnya.

Karena itu, pembangunan jalan provinsi tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Menurutnya, kebijakan jalan harus disusun dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, keselamatan, konektivitas, serta dampak terhadap lingkungan.

Setya Ari menilai, salah satu pekerjaan penting dalam penyelenggaraan jalan di Jawa Tengah adalah memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kesenjangan pembangunan antara jalur Pantura dan Pansela. Selama ini, Pantura cenderung memperoleh porsi anggaran lebih besar karena memiliki tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi.

Selain tingginya arus kendaraan, jalur Pantura juga menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebutuhan pemeliharaan jalan.

Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat kawasan lain tertinggal. Pemerataan akses jalan tetap harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah.

Konektivitas juga perlu menjadi perhatian. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota hingga akses menuju desa harus terhubung secara baik sehingga pergerakan masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih efisien.

“Penyelenggaraan jalan yang baik bukan hanya soal satu ruas jalan selesai dibangun, tetapi bagaimana seluruh jaringan jalan bisa saling terhubung dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Setya Ari.

 

Jalan di Kawasan Industri Harus Dikendalikan

Perhatian lain diarahkan pada kawasan industri, terutama di Kabupaten Kendal dan Batang. Kedua wilayah tersebut berkembang sebagai pusat industri terpadu yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Di sisi lain, perkembangan kawasan industri juga membawa konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena itu, pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri, termasuk jalan, harus dilakukan dengan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Menurut Setya Ari, aktivitas bisnis tetap perlu didukung karena memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, masyarakat sekitar juga tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak negatif dari perkembangan industri.

Prinsip keadilan tersebut juga berlaku bagi pengguna jalan. Infrastruktur yang dibangun pemerintah harus memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Prinsip keberlanjutan menjadi perhatian penting dalam Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jawa Tengah. Setya Ari mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan ancaman perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi daya tahan jalan.

Konstruksi dan pemeliharaan jalan, kata dia, perlu dirancang agar mampu menghadapi perubahan kondisi lingkungan. Penggunaan material ramah lingkungan serta sistem drainase yang memadai juga perlu menjadi bagian dari perencanaan.

“Kami sudah menegaskan tentang infrastruktur jalan ini harus dibangun berdasarkan prinsip berkelanjutan. Tentu kami mendorong follow up peraturan lanjutan yang lebih teknis mengatur perihal ini yang diterbitkan oleh Gubernur. Sinergitas yang kami bangun ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan visi penyelenggaraan jalan di Jawa Tengah,” paparnya.

Konsep infrastruktur hijau juga dinilai penting untuk diterapkan. Keberadaan pepohonan dan ruang terbuka hijau di sekitar infrastruktur jalan dapat membantu menjaga kualitas udara sekaligus mengurangi dampak emisi. (*)