Wakil Ketua DPRD Jateng Soroti Stunting Banyumas, Dorong RKPD 2027 Perkuat Ketahanan Keluarga

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Banyumas dinilai tidak cukup jika hanya mengandalkan program kesehatan dan pemenuhan gizi. Berbagai persoalan yang berada di sekitar kehidupan keluarga, mulai dari akses air bersih, sanitasi, kondisi rumah, pendidikan hingga kemampuan ekonomi, turut menentukan tumbuh kembang anak.

Karena itu, pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas 2027 diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai sektor tersebut agar penanganan stunting lebih menyentuh akar persoalan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho mengatakan, arah kebijakan Banyumas yang menempatkan stunting dalam kerangka pembangunan manusia perlu terus diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Menurutnya, stunting merupakan persoalan multidimensi. Kondisi kesehatan anak sering kali berkaitan erat dengan keadaan lingkungan tempat tinggal dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar.

“Saya melihat arah kebijakan Banyumas sudah menempatkan stunting dalam perspektif yang lebih luas. Ini yang perlu kita kuatkan bersama. Stunting bukan hanya persoalan layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana keluarga mendapatkan air bersih, tinggal di rumah yang layak, memperoleh pangan bergizi, mendapatkan pendidikan dan memiliki ketahanan ekonomi,” tuturnya.

Setya Ari menjelaskan, DPRD Jawa Tengah memiliki posisi strategis untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan daerah dapat terhubung dengan kebijakan di tingkat provinsi.

Menurutnya, pemerintah kabupaten tetap menjadi pihak yang menjalankan berbagai program sesuai kewenangannya. Sementara pemerintah provinsi dapat memperkuat sektor-sektor yang menjadi kewenangan provinsi sehingga program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Setya Ari mencontohkan, persoalan air bersih dan sanitasi memiliki kaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Demikian pula kondisi rumah yang ditempati keluarga dapat menggambarkan aspek sosial ekonomi yang turut memengaruhi tumbuh kembang anak.

Di sisi lain, pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak. Sedangkan pemberdayaan ekonomi dapat membantu keluarga memiliki kemampuan lebih baik dalam menyediakan pangan bergizi dan memenuhi kebutuhan kesehatan.

Karenanya, ukuran keberhasilan kebijakan penanganan stunting seharusnya tidak berhenti pada pelaksanaan program masing-masing sektor.

“Yang harus kita lihat pada akhirnya adalah keluarga. Apakah ibu mendapatkan layanan kesehatan yang baik? Apakah anak mendapatkan makanan bergizi? Apakah rumahnya sehat? Apakah tersedia air bersih dan sanitasi? Apakah orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang cukup?” kata Setya Ari.

 

Dorong Sinkronisasi Program Banyumas dan Jawa Tengah

Setya Ari mendorong agar kebutuhan yang telah dipetakan Pemkab Banyumas dapat menjadi bahan dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi.

Program yang berkaitan dengan kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat dinilai perlu dilihat keterkaitannya dengan prioritas pembangunan Banyumas.

Ia mengingatkan agar kebijakan kabupaten dan provinsi tidak berjalan dalam arah yang terpisah.

“Jangan sampai kabupaten mempunyai prioritas, provinsi mempunyai prioritas, tetapi keduanya berjalan sendiri. Justru yang perlu kita bangun adalah titik temu,” ujarnya.

Menurut Setya Ari, pembagian kewenangan harus tetap menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi. Namun, ketika suatu persoalan membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, kolaborasi harus dibangun sejak tahap perencanaan.

“Ketika kebutuhan Banyumas jelas, kita lihat mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang dapat diperkuat provinsi, dan mana yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain,” katanya.

Selain sinkronisasi kebijakan, penggunaan data yang terintegrasi menjadi salah satu kunci agar program penanganan stunting lebih tepat sasaran. Keluarga yang menghadapi persoalan stunting kerap memiliki persoalan lain secara bersamaan, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, rumah tidak layak, keterbatasan air bersih hingga sulitnya mengakses layanan dasar.

“Satu keluarga bisa menghadapi beberapa persoalan sekaligus. Karena itu jangan sampai satu dinas hanya melihat dari sisi kesehatan, dinas lain melihat dari sisi kemiskinan, sementara persoalan rumah dan air bersih berjalan sendiri. Data harus kita satukan sehingga intervensinya juga bisa lebih tepat,” jelasnya.

Dalam konteks pembangunan manusia, Setya Ari menilai penguatan ketahanan keluarga dapat menjadi titik temu dari berbagai program pemerintah. Keluarga yang memiliki akses kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, air bersih, perlindungan sosial serta sumber penghasilan yang memadai akan memiliki modal lebih kuat untuk menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang baik bagi anak.

“Kalau kita berbicara tentang ketahanan keluarga, sebenarnya banyak kebijakan bertemu di sana. Kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi semuanya pada akhirnya bermuara pada kemampuan keluarga memberikan kehidupan yang layak bagi anak,” tuturnya.

Ari berharap proses penyusunan dan pembahasan RKPD Banyumas 2027 dapat terus membuka ruang komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

“Ketika anak tumbuh sehat, rumah keluarganya layak, air bersih tersedia, orang tuanya memiliki penghasilan dan memahami pengasuhan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan semakin baik, di situlah kita melihat pembangunan benar-benar memberikan manfaat,” pungkasnya. (**)