Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah: Kenaikan Tarif Tol Harus Dibarengi Peningkatan Layanan

METROJATENG.COM, PURWOKERTO — Rencana kenaikan tarif tol yang dijadwalkan berlaku mulai Mei 2025 mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho. Ia menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak boleh hanya menjadi beban tambahan bagi masyarakat tanpa adanya peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam hal keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Tarif tol naik harus sebanding dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” tegasnya, Senin (26/5/2025).

Menurutnya, masih tingginya angka kecelakaan di sejumlah ruas tol menunjukkan bahwa aspek keselamatan pengguna belum mendapat perhatian optimal. Oleh sebab itu, sebelum tarif dinaikkan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh agar risiko kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebelumnya mengumumkan penyesuaian tarif di sejumlah ruas tol strategis di Indonesia, termasuk Tol Semarang–Solo dan Tol Semarang–Batang. Kedua ruas ini menjadi jalur utama yang menghubungkan berbagai daerah penting di Jawa Tengah.

Setya Arinugroho mengingatkan agar pengelola tol tidak hanya fokus pada aspek bisnis semata, namun juga harus memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Evaluasi terhadap kualitas infrastruktur seperti jalan, fasilitas istirahat (rest area), pencahayaan, serta sistem evakuasi darurat menjadi poin penting yang wajib diperbaiki sebelum tarif dinaikkan.

“Kenyamanan dan keamanan pengguna harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat hanya merasa dibebani tanpa mendapatkan jaminan pelayanan yang lebih baik,” katanya.

Dampak Kenaikan Tarif 

Sebagai wakil rakyat, Setya Arinugroho berkomitmen untuk terus memantau dampak kebijakan kenaikan tarif tol ini, khususnya terhadap masyarakat pengguna jalan tol harian yang sangat bergantung pada layanan tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Ia menyoroti potensi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat kenaikan biaya transportasi.

“Banyak warga yang bergantung pada jalan tol untuk bekerja dan beraktivitas. Kenaikan tarif harus dilakukan dengan transparansi dan kajian mendalam agar tidak memberatkan ekonomi masyarakat yang saat ini masih belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah dan pengelola jalan tol melibatkan publik dalam proses evaluasi tarif secara terbuka, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Setya Ari menegaskan bahwa kenaikan tarif tol harus dilakukan secara transparan, dengan keterbukaan penuh kepada publik mengenai alasan dan manfaat yang akan diperoleh. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi ini penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kekecewaan dan resistensi.

“Tarif yang naik tanpa ada peningkatan yang jelas hanya akan menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian bagi pengguna jalan tol,” ucapnya.