Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

Cegah Keluarga Terjerat Pinjol Ilegal,Kader PKK Jateng Disiapkan Jadi Garda Terdepan Literasi Keuangan

 

METTOJATENG.COM, SEMARANG – Ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal dan penipuan transaksi digital semakin nyata di tengah masyarakat. Karena itu, keluarga tidak cukup hanya didorong meningkatkan pendapatan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan dan mengenali risiko layanan keuangan yang tidak aman.

Di tengah kondisi tersebut, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah didorong mengambil peran lebih besar. Tidak hanya sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat, kader PKK juga disiapkan menjadi edukator literasi keuangan hingga tingkat keluarga.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengatakan, kemampuan mengelola keuangan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga. Sebab, peningkatan pendapatan tidak akan optimal apabila tidak diimbangi kecakapan mengatur pengeluaran, memahami risiko, dan mengambil keputusan keuangan secara tepat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pembekalan Training of Trainer (ToT) Literasi Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK dari 35 kabupaten/kota se-Jateng juga dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan.

Nawal menegaskan, pemberdayaan ekonomi keluarga tidak boleh berhenti pada pelatihan keterampilan dan peningkatan kemampuan menghasilkan produk. Masyarakat juga harus dibekali pengetahuan agar mampu mengelola hasil usahanya dengan baik.

“Kita hari ini ingin keluarga di Jawa Tengah berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya,” ujarnya.

Menurutnya, kader PKK memiliki posisi strategis untuk menyampaikan edukasi tersebut karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Melalui pembekalan ini, mereka diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan.

Nawal juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pinjaman maupun investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Sebelum menggunakan produk dan layanan keuangan, masyarakat harus memastikan legalitas penyedia, memahami aspek keamanan, serta mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul.

“Kita akan belajar pada hari ini untuk mendorong kader dan keluarga agar selalu mencari informasi terkait dengan legalitas, keamanan dan logika dalam memanfaatkan layanan keuangan, termasuk bagaimana layanan keuangan digital,” imbuhnya.

Pentingnya edukasi tersebut tergambar dari data OJK. Sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, OJK menerima 36.549 pengaduan terkait pinjaman online ilegal. Dalam periode yang sama, sebanyak 1.199 entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan.

Ancaman penipuan digital juga menunjukkan skala yang tidak kecil. Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK mencatat 737.686 laporan penipuan pada periode 22 November hingga 28 Oktober 2026. Sebanyak 1.471.112 rekening telah diblokir, dengan dana milik korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.

Melihat kondisi tersebut, Nawal meminta kader PKK turut menyebarluaskan informasi mengenai langkah penanganan apabila masyarakat menjadi korban kejahatan keuangan. Pengaduan dapat disampaikan melalui Kontak OJK 157 maupun kanal pengaduan resmi yang tersedia.

“Segera lapor kepada pihak-pihak terkait jika menjadi korban penipuan digital, investasi bodong dan sebagainya. Jadi kegiatan ToT ini akan mengedukasi kader-kader PKK yang ada di bawah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan, pengukuhan Duta Literasi dan Inklusi Keuangan dari unsur PKK menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan di masyarakat.

Menurutnya, para duta tersebut memiliki tiga peran utama. Pertama, menjadi edukator atau pelatih yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan. Kedua, menjadi role model atau teladan dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, menjadi penggerak yang mengajak masyarakat untuk lebih mengenal sektor jasa keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hidayat menilai, jaringan organisasi PKK yang sistematis dan terstruktur hingga tingkat bawah menjadi kekuatan tersendiri dalam menyampaikan edukasi secara lebih luas. Dengan jaringan tersebut, informasi mengenai literasi dan inklusi keuangan diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

“Kami dari OJK punya keyakinan bahwa PKK ini adalah organisasi yang sangat sistematis, terstruktur, mengakar sampai ke masyarakat. Kami meyakini bahwa ini adalah kerja sama yang sangat baik,” ujarnya.

Melalui kolaborasi OJK dan PKK, literasi keuangan diharapkan menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan keluarga. Dengan begitu, keluarga tidak hanya semakin produktif dalam menghasilkan pendapatan, tetapi juga lebih cerdas mengelola keuangan, terlindungi dari kejahatan finansial, dan mampu membangun kesejahteraan secara berkelanjutan. (*)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.