Masyarakat Jateng Diminta Waspadai Gempa Megathrust
METROJATENG.COM, SEMARANG – Pemprov Jateng meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi gempa megathrust, yang berpotensi menimbulkan tsunami. Pemprov Jateng mengeluarkan surat edaran tentang langkah dan upaya kesiapsiagaan seluruh instansi dan masyarakat terkait ancaman megathrust.
Surat Edaran Nomor 360.0/2094 tertanggal 28 Agustus 2024 tersebut, ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, sebagai respon atas informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait zona megathrust di Indonesia.
“Kita sudah melakukan mitigasi. Setelah mendapat info dari BMKG, kita langsung membuat surat edaran ke kabupaten/ kota, agar melakukan mitigasi”, kata Sumarno, Jumat (30/8/2024).
Selain melakukan mitigasi bencana, ia berharap, seluruh masyarakat berdoa, agar ancaman bencana gempa dan tsunami tidak terjadi. Terutama masyarakat di sejumlah daerah di Jateng yang berhadapan langsung dengan zona megatrust. Diantaranya Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri.
“Antisipasi tetap kita lakukan. Harapannya, gempa dan tsunami tidak terjadi, kalau toh terjadi kita ada kesiapansiagaan untuk antisipasi”, tuturnya.
Beberapa imbauan yang disampaikan melalui surat edaran tersebut, antara lain mengintruksikan kepada seluruh instansi dan warga untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadi bencana akibat adanya seismic gap, terutama di wilayah zona megathrust Pantai Selatan Jawa Tengah.
Instansi-instansi terkait, juga diminta melakukan pengecekan kembali alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan dan memastikan ketersediaan tempat-tempat evakuasi yang aman dan bebas bencana.
Selain itu, memastikan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu serta arah evakuasi yang memadai, terutama untuk wilayah Pantai Selatan Jawa Tengah.
Pemerintah kabupaten/ kota, terang Sumarno, juga diminta meningkatan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, serta melakukan simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Hal itu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko gempa bumi dan tsunami.
Tidak kalah penting adalah meningkatkan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan, serta melaksanakan simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
