Setya Arinugroho Dorong Mudik Gratis 2026 Prioritaskan Pekerja Informal

METROJATENG.COM, SEMARANG — Program Mudik Gratis Lebaran 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memasuki tahap verifikasi peserta. DPRD Jawa Tengah mengingatkan agar proses seleksi dilakukan secara transparan, ketat, dan berbasis data sehingga bantuan tepat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai pengetatan kuota pada tahun ini harus diimbangi dengan mekanisme seleksi yang akuntabel. Menurutnya, tanpa penyaringan yang cermat, program berpotensi tidak menjangkau kelompok paling rentan secara ekonomi.

“Pemprov perlu memperkuat verifikasi agar penerima mudik gratis benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kuota yang berkurang, ketepatan sasaran menjadi kunci,” jelasnya.

Setya Ari secara khusus mendorong agar pekerja sektor informal dimasukkan sebagai kelompok prioritas penerima manfaat. Kelompok ini meliputi pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, buruh lepas, hingga pekerja serabutan yang penghasilannya tidak tetap.

Menurutnya, pekerja informal memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibanding pekerja formal. Pekerja formal umumnya memperoleh pendapatan tetap serta Tunjangan Hari Raya (THR), sementara pekerja informal harus menanggung sendiri biaya perjalanan mudik yang tidak sedikit.

“Biaya pulang kampung bisa menjadi beban berat bagi pekerja sektor informal. Karena itu, aspek ini perlu menjadi pertimbangan utama dalam penentuan penerima program,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberpihakan kepada sektor informal bukan sekadar soal bantuan transportasi, tetapi juga upaya menjaga tradisi silaturahmi Lebaran agar tetap bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Akses Pendaftaran

Selain ketepatan sasaran, DPRD juga menyoroti pentingnya kemudahan akses pendaftaran. Pemerintah diminta memastikan informasi program tersampaikan secara jelas, mulai dari persyaratan, alur verifikasi, hingga jadwal keberangkatan.

“Informasi harus mudah diakses masyarakat, jangan sampai calon penerima yang berhak justru kesulitan memahami prosedur pendaftaran,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Faktor keselamatan perjalanan juga menjadi perhatian serius. Setya Ari menekankan perlunya kesiapan armada yang laik jalan, fasilitas pendukung yang memadai, serta pengaturan lalu lintas yang baik selama arus mudik dan balik.

Ia menilai keberhasilan program Mudik Gratis 2026 sangat bergantung pada sinergi lintas instansi dan dukungan masyarakat. Dengan proses yang transparan dan perencanaan matang, program ini diharapkan mampu memperkuat keadilan sosial sekaligus membantu warga pulang kampung dengan aman, nyaman, dan terjangkau.