Anggota MPR RI Gelar Dialog Kebangsaan di Banyumas, Angkat Isu Solidaritas, Judi Online, hingga Fenomena Pansos

METROJATENG.COM, BANYUMAS – Dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyelenggarakan kegiatan dialog kebangsaan di Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Sabtu (20/9/2025). Mengusung tema “Membangun Solidaritas Bersama untuk NKRI Jaya”, acara ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh agama, organisasi masyarakat, perangkat desa, hingga ibu rumah tangga.

Anggota MPR RI, H. Wastam SE.SH.MH, menegaskan bahwa solidaritas merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Menurutnya, derasnya arus globalisasi dan digitalisasi tidak boleh membuat masyarakat melupakan nilai gotong royong.

“NKRI tidak akan pernah jaya bila kita tercerai-berai oleh ego sektoral dan kepentingan sesaat. Solidaritas bukan sekadar kata, melainkan energi pengikat bangsa dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Wastam menyoroti tantangan generasi muda yang kian akrab dengan budaya instan, individualisme, serta lemahnya kepedulian sosial. Maraknya konten negatif di dunia maya dan praktik judi daring (judol) juga dinilai menggerus moral bangsa. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila agar generasi muda tidak kehilangan jati diri kebangsaan.

Dialog berlangsung interaktif. Sejumlah peserta mengangkat isu krusial, seperti fenomena fleksing atau pamer gaya hidup mewah di kalangan pejabat publik, serta keresahan warga terhadap judi online yang bahkan mulai merambah ibu rumah tangga.

Tokoh pemuda Desa Kedungmalang, Warsonotono, mempertanyakan fenomena pejabat yang lebih sibuk membangun citra pribadi.

“Fenomena pansos pejabat publik ini justru memicu jarak dengan rakyat, padahal kita butuh teladan yang membumi,” tegasnya.

Sementara itu, Ibu Astuti, warga Desa Karanggintung, menyoroti dampak sosial dari judi online.

“Ada ibu-ibu yang ikut main judol karena tergiur hadiah cepat. Uang belanja habis, keluarga berantakan. Bagaimana strategi konkrit memberantasnya?” tanyanya penuh keprihatinan.

Menanggapi isu pansos, Wastam menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya menampilkan keteladanan, bukan pencitraan.

“Pejabat adalah pelayan rakyat, bukan selebritas. Budaya politik yang sehat harus dibangun dengan kerja nyata dan transparansi kinerja,” katanya.

Terkait judi online, ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kominfo telah memblokir ribuan situs, namun keberhasilan pemberantasan tetap bergantung pada kesadaran masyarakat. Ia mendorong literasi digital di desa-desa, termasuk melalui program Ibu Melek Digital, agar keluarga bisa menjadi benteng pertama melawan judol. Pemuda desa juga akan diberdayakan lewat pelatihan UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada iming-iming kekayaan instan.

“Kita ingin desa-desa menjadi pusat perlawanan terhadap judi daring, bukan justru korban dari praktik itu,” tegasnya.

Program “Desa Berdikari” dan Rekomendasi MPR

Dalam kesempatan itu, MPR juga mencanangkan program “Desa Berdikari untuk Kejayaan NKRI”, yang menjadikan desa sebagai pusat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya. Program ini diharapkan melahirkan desa percontohan yang mampu menjaga harmoni sosial sekaligus tangguh menghadapi krisis moral.

Acara kemudian ditutup dengan sejumlah rekomendasi strategis:

1. Pembentukan Forum Solidaritas Nasional untuk memperkuat jejaring pemuda lintas daerah.

2. Penyusunan Instrumen Solidaritas Kebangsaan guna mendorong kebersamaan di masyarakat.

3. Penguatan Desa Kedungmalang sebagai model desa solidaritas nasional di Banyumas.

Deklarasi “Solidaritas Banyumas untuk NKRI Jaya” yang ditandatangani tokoh masyarakat menjadi penutup acara. Dalam pesannya, H. Wastam mengajak seluruh pihak menjadikan solidaritas sebagai energi utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan solidaritas, kita bukan hanya bertahan, tetapi melaju bersama menuju Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan,” pungkas Wastam.