Magelang Luncurkan Aplikasi SIRUPAWAN, Transaksi Retribusi Pasar Hewan Kini Serba Digital

METROJATENG.COM, MAGELANG – Pengelolaan retribusi di pasar hewan di Kabupaten Magelang kini memasuki era baru. Dinas Peternakan dan Perikanan (Dispeterikan) resmi menerapkan aplikasi Sistem Pelaporan Penerimaan Retribusi Pasar Hewan (SIRUPAWAN) di Pasar Hewan Muntilan.

Langkah ini menandai transformasi dari sistem manual menuju digital, yang diyakini mampu meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat proses administrasi.

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Prastyo Nugroho, yang juga penggagas aplikasi, menyebut SIRUPAWAN sebagai inovasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien dan akurat.

“Dengan aplikasi ini, data retribusi bisa terekam secara real-time dan langsung diakses petugas maupun pimpinan. Ini sejalan dengan Sapta Cita Bupati Magelang poin kelima: Ngelayani Birokrasine,” ujarnya.

Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Magelang Smart Service (MSS), dan mampu mencatat berbagai jenis retribusi mulai dari hewan besar, hewan kecil, kios dan los, hingga parkir dan MCK.

Bagi petugas lapangan, hadirnya SIRUPAWAN terasa sebagai angin segar. Nur Indah Saputri, petugas di Pasar Hewan Muntilan, mengaku pekerjaannya jauh lebih ringan.

“Tidak perlu lagi repot menghitung manual. Aplikasinya sederhana dan mudah dipakai semua admin di pasar hewan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ulil Wakhidah, admin Pasar Hewan Salaman. Ia menilai digitalisasi ini bukan hanya mempermudah, tapi juga membuat data lebih akurat dan transparan. “Dispeterikan juga diuntungkan karena bisa langsung merekap capaian retribusi tanpa menunggu laporan manual,” jelasnya.

Setelah Muntilan, penerapan aplikasi akan diperluas ke pasar hewan lain di Grabag, Ngablak, Windusari, Kaliangkrik, Salaman, hingga Borobudur. Ke depan, sistem ini juga disiapkan untuk menjadi basis pengembangan layanan publik digital lain di Kabupaten Magelang.

Dengan hadirnya SIRUPAWAN, pasar hewan tak hanya menjadi pusat jual beli ternak, tetapi juga pionir digitalisasi pelayanan publik di tingkat daerah.