Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

Juklak Pertukaran Data OJK-LPS Diteken, Pengawasan hingga Likuidasi Asuransi Terintegrasi

METROJATENG.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP). Kedua lembaga resmi menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen sebagai pedoman operasional pertukaran informasi dalam penyelenggaraan program tersebut.

Penandatanganan dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).

Ogi mengatakan, Juklak tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Melalui pedoman ini, OJK dan LPS memiliki acuan yang lebih jelas dalam mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi.

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” ujar Ogi.

Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Dalam pengaturannya, pertukaran data dilakukan secara dua arah. OJK akan menyampaikan data pengawasan yang dibutuhkan LPS untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, LPS akan memberikan informasi kepada OJK mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.

Cakupan pertukaran informasi juga diatur secara menyeluruh, mengikuti setiap tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari masa persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Untuk memastikan mekanisme berjalan efektif, Juklak menetapkan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Pengaturan tersebut juga mencakup jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, batas waktu, serta media yang digunakan.

Ogi menegaskan, kejelasan mekanisme pertukaran data menjadi salah satu faktor penting dalam mempersiapkan PPP. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan saat mulai diberlakukan, tetapi harus dibangun sejak tahap persiapan melalui kepastian kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi yang terstruktur.

“Keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya,” jelasnya.

Meski mekanisme pertukaran data telah disepakati, Ogi mengingatkan pentingnya menjaga keamanan informasi. Pasalnya, data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan perusahaan asuransi yang bersifat sensitif sehingga kerahasiaan dan kualitasnya harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Adapun pertukaran data akan diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian. Apabila terdapat hal teknis yang belum tercakup dalam Juklak, penyelesaiannya dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Penandatanganan Juklak ini menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis yang akan dilaksanakan LPS paling lambat Januari 2028. OJK juga akan terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri serta masyarakat.

Ogi mengapresiasi penandatanganan tersebut sebagai salah satu tonggak penting hasil kerja bersama selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental industri perasuransian nasional. Ia berharap koordinasi yang semakin kuat dapat mendukung pelaksanaan PPP secara efektif dan kredibel. (*)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.