Penutupan 122 Prodi Jadi Sorotan, Setya Ari Dorong Kampus dan Dunia Kerja Segera Disinkronkan

METROJATENG.COM, SEMARANG – Penutupan 122 program studi (prodi) di berbagai perguruan tinggi sepanjang 2026 menjadi perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa hubungan antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja belum berjalan selaras.

Menurutnya, kebijakan penutupan prodi tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan internal kampus. Lebih dari itu, fenomena tersebut mencerminkan perlunya sinkronisasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor industri agar lulusan memiliki peluang kerja yang sesuai dengan kompetensinya.

“Pemerintah memang tidak menutup prodi secara sepihak karena keputusan itu berasal dari perguruan tinggi masing-masing. Namun kondisi ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan kebijakan penempatan tenaga kerja agar lulusan memiliki kepastian masa depan,” katanya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) mengungkapkan sebanyak 122 program studi telah ditutup sepanjang tahun 2026. Penutupan dilakukan berdasarkan usulan dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sebagai penyelenggara program studi.

Indikator Prodi Tak Sesuai Kebutuhan Kerja

Setya Ari menilai, menurunnya jumlah peminat pada sejumlah jurusan bisa menjadi indikator bahwa sebagian program studi sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat perencanaan ketenagakerjaan sekaligus memastikan lulusan perguruan tinggi terserap oleh industri.

Ia menegaskan, persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya program studi, melainkan bagaimana lulusan memperoleh akses terhadap pekerjaan yang relevan dengan bidang keahliannya. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama perguruan tinggi perlu menyusun strategi bersama agar kurikulum, kebutuhan industri, dan penempatan kerja berjalan seiring.

Selain itu, lanjutnya, penutupan prodi tidak selalu bermakna negatif. Di sejumlah kampus, program studi lama justru dikembangkan menjadi jurusan baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri.

Setya Ari mencontohkan, transformasi program studi Matematika menjadi Aktuaria yang kini mulai banyak dibuka di sejumlah perguruan tinggi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kampus mulai beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja melalui pembaruan program akademik.

Meski demikian, Setya Ari mengingatkan bahwa transformasi program studi harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja nasional. Tanpa langkah tersebut, penutupan prodi dikhawatirkan hanya akan mempersempit akses pendidikan tinggi dan berdampak pada meningkatnya pengangguran terdidik serta nasib para tenaga pendidik.

“Penutupan prodi ini triggernya bisa jadi karena berbagai faktor, tapi akar masalahnya adalah kita punya PR besar di hilir yakni lapangan kerja dan perencanaan karier lulusan. Pemprov Jateng dan perguruan tinggi harus duduk bersama agar tidak ada lagi prodi yang ‘mati’ karena lulusannya bingung mau kerja apa,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menyiapkan sistem pemetaan lulusan agar dapat bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga penutupan program studi bukan menjadi satu-satunya solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

“Bukan hanya prodi yang ditutup, namun pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk bisa memetakan para lulusan agar bisa ditempatkan sesuai dengan profesi mereka. Dengan begitu, penutupan prodi tidak dipandang sebagai satu-satunya solusi,” pungkasnya. (*)