Direksi Baru BPJS Kesehatan Tancap Gas, Janjikan Layanan 5 Menit dan Akses 24 Jam

METROJATENG.COM, JAKARTA – Direksi baru BPJS Kesehatan langsung mengirim sinyal perubahan cepat di awal masa jabatan mereka. Dalam 100 hari kerja pertama, delapan program prioritas diluncurkan untuk menjawab persoalan yang paling sering dikeluhkan peserta: lambatnya respons dan rumitnya layanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa arah kebijakan ini tidak disusun dari balik meja, melainkan dari suara masyarakat yang selama ini menginginkan layanan yang sigap dan solutif.

“Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan,” ujarnya.

Salah satu perubahan paling terasa adalah pada layanan administrasi berbasis WhatsApp, PANDAWA, yang kini dibuka selama 24 jam penuh. Jika sebelumnya layanan hanya tersedia pada jam kerja, kini peserta dapat mengaksesnya kapan saja.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menegaskan, bukan hanya soal waktu layanan, tetapi juga kecepatan respons yang ditingkatkan.

“Kami menjamin layanan prioritas akan direspons dalam waktu kurang dari lima menit. Ini adalah standar baru layanan cepat bagi peserta JKN,” katanya.

Layanan prioritas tersebut mencakup kebutuhan yang paling sering muncul di lapangan, mulai dari penambahan anggota keluarga seperti bayi baru lahir, pengaktifan kembali kepesertaan yang sempat nonaktif, hingga perbaikan data penting peserta.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga mulai menyasar persoalan yang lebih luas, termasuk keberlanjutan program. Melalui skema iuran yang lebih fleksibel, peserta kini didorong untuk memanfaatkan opsi pembayaran cicilan harian dan mingguan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, turut didorong.
Upaya pencegahan penyakit juga tidak luput dari perhatian.

Program pengelolaan penyakit kronis kini diperluas dengan menyasar kelompok usia muda. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus diabetes dan hipertensi pada usia produktif.

Sementara itu, transformasi digital menjadi salah satu fondasi utama perubahan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai langkah BPJS Kesehatan sejalan dengan arah besar layanan publik ke depan.

“Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Layanan publik harus bergerak dari reaktif menjadi proaktif, dan digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu,” ujarnya.

Pendekatan kolaboratif juga diperkuat melalui berbagai program yang menyasar sekolah, desa, hingga wilayah terpencil. Layanan kesehatan tidak lagi hanya menunggu peserta datang, tetapi mulai aktif menjangkau masyarakat, termasuk melalui kerja sama lintas sektor.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menilai inovasi ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas SDM,” katanya.

Apresiasi serupa juga datang dari Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi, yang menyebut layanan 24 jam sebagai terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses tanpa terikat ruang dan waktu,” ujarnya.

Dengan target penyelesaian dalam 100 hari, langkah cepat ini kini menjadi ujian awal bagi direksi baru. Di tengah ekspektasi masyarakat yang terus meningkat, BPJS Kesehatan dituntut tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga memastikan dampaknya benar-benar terasa hingga ke lapisan terbawah. (*)