Alih Fungsi Sawah Menggila, DPR Usul Ubah Total Strategi Swasembada Pangan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Laju alih fungsi lahan pertanian yang kian masif memicu kekhawatiran serius terhadap masa depan ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat perlunya perubahan mendasar dalam strategi swasembada pangan Indonesia.

Firman merujuk pada data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mencatat alih fungsi lahan pertanian mencapai sekitar 554 ribu hektare per tahun. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menggerus basis produksi pangan nasional secara signifikan.

“Dengan laju kehilangan sawah sebesar itu, konsep swasembada pangan yang selama ini dijalankan harus dievaluasi secara serius. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama,” ujar Firman.

Selama ini, upaya pemerintah untuk menjaga produksi pangan banyak bertumpu pada program cetak sawah baru. Namun, menurut Firman, kebijakan tersebut kerap menghadapi hambatan struktural, mulai dari keterbatasan lahan, belum siapnya jaringan irigasi, hingga kebutuhan anggaran yang besar. Dampaknya, hasil yang dicapai dinilai belum sebanding dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan.

Melihat kondisi tersebut, politisi Fraksi Partai Golkar ini mengajukan gagasan alternatif yang dinilainya lebih realistis dan cepat berdampak. Ia mengusulkan agar anggaran cetak sawah dialihkan untuk membeli lahan pertanian produktif yang sudah memiliki irigasi teknis, lalu dikelola langsung oleh pemerintah.

“Daripada membuka lahan baru dari nol, lebih efektif jika negara membeli lahan yang sudah siap produksi dan langsung mengelolanya. Ini jauh lebih rasional,” kata Firman yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan peningkatan produksi pangan secara cepat tanpa harus melalui proses panjang seperti pembukaan lahan, pembangunan irigasi, hingga penyesuaian kondisi tanah. Selain lebih efisien, langkah ini juga diyakini dapat menekan pemborosan anggaran negara.

Firman menambahkan, pengelolaan langsung oleh pemerintah akan memberikan kontrol yang lebih kuat terhadap keberlanjutan produksi, stabilitas pasokan, serta pengendalian risiko kerugian di sektor pertanian.

“Jika dikelola negara, produksi bisa lebih terjamin, efisiensi meningkat, dan risiko bisa ditekan. Ini penting agar swasembada pangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut.