DPR RI Soroti Lambannya Pemulihan Listrik Pascabencana di Sumatera, Desak ESDM Bertindak Cepat

METROJATENG.COM, JAKARTA – Pemulihan kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatera yang dilanda banjir dan longsor kembali menjadi sorotan. Anggota DPR RI asal Aceh, Ruslan M Daud, menilai kondisi di lapangan belum menunjukkan percepatan signifikan meskipun pemerintah mengklaim bahwa suplai listrik telah pulih hampir sepenuhnya.

Menurut Ruslan, laporan yang diterimanya dari masyarakat dan relawan menunjukkan fakta berbeda dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen jaringan listrik sudah kembali normal.

“Realitasnya, masih banyak kecamatan dan desa yang gelap total hingga hari ini. Pemadaman yang terlalu lama membuat warga semakin terbebani di tengah situasi pascabencana,” ujar Ruslan.

Ruslan yang duduk di Komisi V DPR RI menjelaskan bahwa ketiadaan listrik tidak hanya menghambat pemulihan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas dasar masyarakat. Ia menyebut fasilitas kesehatan, kantor pelayanan publik, hingga posko bantuan kesulitan beroperasi optimal karena bergantung pada jaringan listrik yang stabil.

“Bukan hanya rumah warga yang gelap—pelayanan administrasi, puskesmas, distribusi bantuan, semua ikut tersendat. UMKM terpaksa menggunakan genset dengan biaya operasional tinggi, dan itu tidak mungkin dilakukan terus-menerus,” tegasnya.

Selain listrik, Ruslan menyoroti dampak lanjutan berupa krisis air bersih. Banyak pompa air milik warga maupun desa tidak berfungsi karena suplai listrik padam berhari-hari.

“Bahkan SPBU di beberapa titik belum dapat beroperasi karena jaringan listrik belum tersambung. Hanya sebagian kecil yang mengandalkan genset, itupun kapasitasnya terbatas,” ungkapnya.

Evakuasi Warga Terhambat 

Ia menambahkan bahwa proses penanganan darurat di lokasi banjir dan longsor menjadi jauh lebih sulit akibat terbatasnya jaringan telekomunikasi dan ketiadaan penerangan. Relawan di beberapa daerah mengaku kesulitan memetakan wilayah terisolasi karena sinyal dan listrik tidak stabil.

“Koordinasi di malam hari menjadi sangat terbatas. Kekurangan penerangan membuat evakuasi tidak aman, sementara akses informasi tidak berjalan lancar,” jelas Ruslan.

Melihat kondisi tersebut, Ruslan mendesak Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pemulihan di titik-titik yang hingga kini belum mendapatkan suplai listrik. Ia menekankan bahwa percepatan ini sangat berkaitan dengan keselamatan warga, pemulihan ekonomi lokal, hingga stabilitas sosial pascabencana.

“Pemulihan listrik bukan sekadar soal teknis. Ini menyangkut nyawa warga, akses logistik, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pemerintah harus menempatkan ini sebagai prioritas paling mendesak,” tutupnya.