Komisi VI Soroti Kinerja PGN, Usulkan Pemisahan Fungsi Bisnis dan Layanan Publik

METROJATENG.COM, JAKARTA –  Komisi VI DPR RI menilai PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk perlu melakukan penataan model bisnis agar operasional perusahaan lebih efisien dan mampu berkembang di sektor energi nasional. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemisahan fungsi komersial dan fungsi pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) yang selama ini dijalankan secara bersamaan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Sidoarjo, Adisatrya Suryo Sulisto, menyatakan bahwa penyatuan fungsi bisnis dan PSO dalam satu entitas berpotensi menghambat kinerja korporasi. Menurutnya, pemisahan peran dapat memberi ruang lebih besar bagi PGN untuk berorientasi profit tanpa mengabaikan mandat layanan masyarakat.

“Jika fungsi komersial dan PSO dipisah, perusahaan bisa lebih lincah menjalankan bisnis sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab pelayanan publik,” ujarnya usai pertemuan bersama Danantara, BP BUMN, PT PGN Tbk, serta Pertamina EP.

Selain penataan fungsi, Komisi VI juga mengusulkan alih fokus subsidi LPG 3 kilogram untuk percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Namun Adisatrya menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu kajian komprehensif dari Kementerian ESDM, Danantara, dan BP BUMN.

“Pengalihan subsidi bisa mempercepat pembangunan jargas, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap LPG bersubsidi tetap harus dipertimbangkan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa saat ini konsumsi LPG masih dominan karena jaringan gas belum menjangkau banyak wilayah.

Pembangunan Jargas Jadi Prioritas

Komisi VI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah mengurangi ketergantungan impor LPG. Namun percepatan pembangunan jargas dinilai menjadi kunci agar masyarakat dapat beralih ke energi gas yang lebih ekonomis dan stabil dari sisi pasokan.

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto, memaparkan sejumlah tantangan utama dalam implementasi jargas, mulai dari rendahnya minat masyarakat, keekonomian proyek, hingga proses konstruksi dan perizinan.

Ia menekankan perlunya dukungan regulasi dan kebijakan daerah agar program jargas sebagai Proyek Strategis Nasional dapat berjalan optimal.

“Kami membutuhkan kemudahan perizinan dan pembebasan sejumlah biaya daerah agar keekonomian proyek lebih kuat,” tegasnya.

Ia juga menyebut penyelarasan bauran energi antara LPG dan jargas penting untuk menjaga daya tarik sekaligus retensi pelanggan di area jaringan.