Rieke Diah Pitaloka: Penyelamatan Proyek Whoosh Harus Perkuat Sistem Perkeretaapian Nasional

METROJATENG.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa langkah penyelamatan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian masalah utang. Menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya diarahkan pada penguatan sistem perkeretaapian nasional secara menyeluruh agar manfaat pembangunan infrastruktur strategis benar-benar dirasakan publik.

Rieke menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah mencari solusi pembiayaan proyek. Namun, ia menilai perdebatan publik yang menuding proyek Whoosh sebagai “proyek gagal” atau “proyek busuk” justru mengaburkan tujuan besar pembangunan transportasi nasional.

“Kita perlu hentikan perdebatan soal proyek ini gagal atau tidak. Yang lebih penting adalah mencari solusi nyata untuk menata kembali struktur pembiayaannya agar proyek ini bisa berkelanjutan dan tetap berpihak pada kepentingan nasional,” jelasnya.

Rieke mengingatkan, proyek kereta cepat sejak awal dibangun melalui konsorsium antara China Railway dan empat BUMN besar: PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Keempatnya bergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai entitas yang menanggung tanggung jawab pembangunan dan pembiayaan.

Namun, kondisi keuangan sejumlah BUMN tersebut kini tengah dalam masa restrukturisasi sehingga tidak bisa terus menanggung beban utang tambahan dari proyek Whoosh.

“WIKA dan PTPN sedang restrukturisasi, jadi tidak mungkin dibebani bunga utang proyek ini. Jasa Marga juga belum bisa memutuskan kontribusinya karena harus menunggu langkah pemerintah,” tegasnya.

KAI Didorong Fokus pada Jalur Rakyat dan Logistik

Lebih lanjut, Rieke menyoroti kondisi PT KAI yang saat ini harus menanggung bunga utang sekitar Rp2 triliun per tahun. Padahal, KAI tengah berupaya memperluas layanan transportasi yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti jalur logistik pertanian di berbagai wilayah Indonesia.

“KAI punya tanggung jawab besar untuk membangun konektivitas nasional. Jangan sampai fokus mereka tersandera oleh beban bunga utang proyek kereta cepat,” kata Rieke.

Politisi PDIP ini menekankan perlunya langkah strategis pemerintah, baik melalui restrukturisasi, renegosiasi, maupun dukungan fiskal negara. Namun, ia menolak jika kebijakan itu hanya ditujukan untuk menyelamatkan satu proyek semata.

“Restrukturisasi dan renegosiasi penting, tapi orientasinya jangan hanya menyelamatkan proyek kereta cepat. Yang harus diselamatkan adalah sistem perkeretaapian nasional, agar tetap bisa menopang ekosistem ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Menurut Rieke, total utang proyek Whoosh yang mencapai sekitar Rp116–118 triliun dengan fluktuasi kurs dolar perlu diselesaikan secara hati-hati dan transparan, tanpa mengorbankan keberlanjutan BUMN lain maupun program transportasi rakyat.