Gedung Terbakar, DPRD Pekalongan Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

METROJATENG.COM, PEKALONGAN – Kota Pekalongan tengah menghadapi cobaan berat. Bukan hanya karena tumpukan sampah yang semakin sulit diatasi pasca penutupan TPA Degayu, tapi juga akibat luka besar dari aksi anarkis yang membakar gedung DPRD dan kantor pemerintahan pada akhir Agustus lalu.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menyebut kondisi fiskal daerah kini berada di titik rawan. Anggaran yang dimiliki Kota Pekalongan termasuk paling kecil di Jawa Tengah, sementara beban yang harus ditanggung justru makin menumpuk.

“Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak akan mampu. Sampah, pemulihan gedung pemerintahan yang terbakar, komunikasi dengan kementerian, semua butuh dana besar. Kami tidak ingin masyarakat yang akhirnya menanggung bebannya,” kata Azmi, Kamis (4/9/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah kini berada pada dilema. Di satu sisi, pelayanan publik dan program pembangunan masyarakat tidak boleh berhenti. Di sisi lain, kebutuhan untuk memulihkan infrastruktur pemerintahan pascakebakaran tidak bisa ditunda.

“Kami tidak ingin memaksa pembangunan kembali gedung dengan mengorbankan program masyarakat. Itu sebabnya kami akan meminta dukungan langsung ke pemerintah pusat, baik Presiden maupun DPR RI,” tegasnya.

Azmi mengakui, pemulihan pascaaksi anarkis tidak akan selesai dalam hitungan bulan. Pembangunan kembali kantor pemerintahan bisa memakan waktu satu hingga dua tahun. Ditambah isu pemotongan transfer ke daerah, ruang fiskal Pekalongan semakin sempit.

Namun, ia tidak ingin pesimistis. “Bantuan pusat menjadi harapan besar. Kami berencana melakukan audiensi langsung agar Pekalongan tidak berjalan sendiri dalam masa sulit ini,” ujarnya.

Azmi pun mengajak seluruh warga untuk ikut memberi doa dan dukungan. Baginya, pemulihan bukan sekadar mendirikan gedung baru, tapi memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

“Dengan gotong royong dan kebersamaan, saya yakin Pekalongan bisa bangkit,” tutupnya.