Kasus Pati Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Kepala Daerah Jangan Jauh dari Rakyat

METROJATENG.COM, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai gejolak yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi cermin penting bagi semua pemimpin daerah agar tidak menciptakan jarak dengan rakyatnya.

“Kasus di Pati ini harus kita jadikan pelajaran. Hubungan kepala daerah dan rakyat sejatinya tidak boleh berjarak. Aksi demonstrasi biasanya muncul karena masyarakat tidak menemukan saluran penyampaian aspirasi yang normal,” ujar Rifqi.

Menurut politisi Fraksi Partai NasDem ini, polemik di Pati juga perlu dilihat dari kacamata ekonomi daerah. Ia menjelaskan, sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari APBN karena pendapatan asli daerah (PAD) mereka rendah.

Ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi dan refocusing anggaran, daerah sering kali kelabakan. Alhasil, sejumlah kepala daerah mengambil jalan pintas dengan menaikkan pajak daerah untuk menambah PAD.

“Masalahnya, kebijakan ini muncul di tengah situasi ekonomi daerah, regional, bahkan nasional yang sedang tidak stabil. Akibatnya, kenaikan pajak jadi tidak populer dan memicu gelombang kritik,” jelasnya.

Rifqi mengingatkan, pejabat publik harus mampu menahan diri dalam mengambil keputusan yang sensitif bagi masyarakat. Ia juga menegaskan, kisruh di Pati sebaiknya tidak berujung pada langkah ekstrem seperti hak menyatakan pendapat atau bahkan pemakzulan bupati.

“Masih ada ruang untuk memperbaiki keadaan. Checks and balances antara eksekutif dan legislatif harus berjalan. Waktu satu tahun yang tersisa bagi Mas Sudewo sebagai Bupati Pati sebaiknya dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan yang selama ini dinilai kurang tepat,” pungkasnya.