Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Senator Dr Abdul Kholik Gagas Daerah Khusus Jasela

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Senator DPD RI, Dr. Abdul Kholik, menggagas pembentukan Daerah Khusus Jateng Selatan (Jasela) sebagai solusi akseleratif untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa Tengah. Gagasan ini muncul di tengah ketimpangan data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Bank Dunia, sekitar 60,3% atau 171 juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin, sedangkan BPS mencatat angka kemiskinan sebesar 8,7% atau setara 24 juta jiwa. Terlepas dari perbedaan metode pengukuran, Abdul Kholik menegaskan bahwa kemiskinan tetap menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara cepat dan terarah.

“Jika tidak segera diatasi, kemiskinan akan menjadi warisan generatif antargenerasi. Orang miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya, sehingga penanganannya harus dipercepat,” ujarnya saat ditemui pada Sabtu (3/5/2025).

Abdul Kholik menyoroti potensi besar kawasan Jasela, yang meliputi wilayah selatan Jateng seperti Cilacap, Banyumas, Kebumen, dan sekitarnya, untuk dikembangkan sebagai penyangga ketahanan pangan nasional berbasis sektor pertanian dan maritim.

“Target Indonesia 2045 adalah nol kemiskinan. Untuk mencapainya, dibutuhkan percepatan ekonomi daerah. Pembentukan Daerah Khusus Jasela adalah salah satu jawaban strategis,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa wacana pembentukan daerah khusus ini tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri menyebut bahwa pembentukan provinsi melalui jalur khusus tidak termasuk dalam moratorium pemekaran wilayah.

“Bayangkan besarnya biaya urusan pemerintahan dari Cilacap ke Semarang tiap tahun. Dalam hal efisiensi pelayanan, seperti urusan SMA yang harus ke provinsi, tentu ini menyulitkan. Maka dengan pembentukan daerah khusus, pelayanan bisa lebih dekat dan cepat,” jelasnya.

Tiga Skema Pemekaran Jawa Tengah

Lebih lanjut Kholik memaparkan, ada tiga skema yang ditawarkan untuk akselerasi Jateng, yaitu menjadi 3 propinsi yaitu Semarang, Purwokerto dan Solo, kemudian menjadi 4 propinsi yaitu Semarang, Purwokerto, Solo dan Kudus untuk pantura timur dan jika menjadi 5 propinsi, ditambah dengan Tegal.

Menurutnya, pemekaran ini didasarkan pada pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, prioritas pembangunan berbasis potensi daerah, serta penguatan konektivitas dan sinergi antarkawasan.

Terkait kekhawatiran pembengkakan anggaran akibat pemekaran, Kholik menyebut dampaknya tidak signifikan. Penyesuaian bisa dilakukan melalui relokasi ASN dan optimalisasi infrastruktur yang telah ada. Jumlah anggota DPRD pun akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan keterwakilan.

“Harapannya dengan lebih kecilnya wilayah, potensi yang ada bisa dikembangkan dengan lebih maksimal, Jasela misalnya, bisa mengekspor pangan secara terus-menerus. Hanya saja untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kesepahaman antarkepala daerah, kemudian propinsi memberikan ruang dan pusat memberikan afirmasi, karena semua ini tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.