DPR RI Soroti Kesenjangan Data Pertumbuhan Ekonomi dan Kondisi Riil di Lapangan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy) sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut perlu dilihat secara utuh, mengingat sejumlah indikator ekonomi sektoral justru menunjukkan tanda-tanda perlambatan.

“Pertumbuhan ini memang patut disyukuri, apalagi lebih tinggi dari Triwulan I yang sebesar 4,87 persen. Sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, hingga pertambangan mencatatkan kinerja positif. Dari sisi pengeluaran, konsumsi, investasi, dan ekspor juga ikut tumbuh,” kata Anis, Selasa (12/8/2025).

Meski begitu, politisi Fraksi PKS tersebut menggarisbawahi adanya fakta lain yang tak boleh diabaikan: melambatnya pertumbuhan kredit, menurunnya penerimaan pajak, dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anis menegaskan, integritas data BPS adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik. “BPS adalah rujukan utama pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kredibilitasnya harus dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil BPS adalah membuka metadata hingga metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan. Hal itu termasuk sumber data, pembobotan sektor, serta metode estimasi yang dapat diverifikasi pihak independen.

“Ini bukan soal meragukan BPS, justru untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel. Dengan begitu, kesenjangan antara data pertumbuhan dan kondisi sektoral di lapangan bisa dijelaskan secara tuntas,” tegasnya.

Anis menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa komitmen dan reputasi BPS yang selama ini terjaga dapat terus dipertahankan. “Kita membutuhkan data ekonomi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah fondasi pembangunan yang kokoh,” pungkasnya.