Darurat Sarjana Nganggur, Puan Desak Pemerintah Bangun Pusat Keterampilan Nasional

METROJATENG.COM, JAKARTA — Indonesia tengah menghadapi tantangan besar, lebih dari 1 juta sarjana menganggur pada tahun 2025. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai kondisi ini sebagai sinyal kegagalan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan nasional yang tak sejalan dengan kebutuhan industri.

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah potret buram sistem kita yang belum mampu menjawab tantangan zaman,” tegas Puan dalam rilisnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang, dengan 1,01 juta di antaranya lulusan perguruan tinggi. Ironisnya, mereka yang menempuh pendidikan tinggi justru terjebak dalam pengangguran struktural.

Lebih rinci, BPS mencatat pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SD dan SMP (2,42 juta), disusul SMA (2,04 juta), SMK (1,63 juta), universitas (1,01 juta), dan diploma (177 ribu). Puan menilai data ini sebagai alarm keras bagi pemerintah untuk segera bertindak.

Menurut Puan, sistem pendidikan, termasuk perguruan tinggi dan SMK perlu reorientasi menyeluruh. Ia mengkritik keras model pendidikan yang hanya fokus pada gelar tanpa memperhatikan keterampilan riil.

“Kampus dan SMK jangan hanya jadi pabrik ijazah. Harus jadi bagian dari ekosistem produktif nasional,” tandas mantan Menko PMK itu.

Puan mendorong pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis. Lembaga ini diharapkan mampu menjembatani lulusan pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia kerja melalui reskilling dan upskilling.

Dorong Ekspansi Sektor Produktif dan Platform Terpadu

Puan juga menyerukan perlunya ekspansi sektor produktif, terutama pada industri padat karya, ekonomi hijau, dan sektor digital. Menurutnya, regulasi dan insentif fiskal harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja formal, bukan hanya memperluas sektor informal.

Lebih jauh, Puan mengusulkan dibentuknya platform digital lintas kementerian. Platform ini akan mengintegrasikan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kemendikbud, Kementerian Perindustrian, hingga BKPM, guna memetakan kebutuhan tenaga kerja nasional secara dinamis.

“Kita butuh orkestrasi, bukan solusi tambal sulam. Semua kementerian harus duduk bersama dalam satu meja, satu visi,” tegas cucu Proklamator RI, Bung Karno itu.

Ketua DPR RI memperingatkan, jika pengangguran sarjana dibiarkan berlarut, bonus demografi bisa menjadi bencana sosial dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan anak-anak muda kita,” pungkasnya.