BPS Kota Pekalongan Dorong Pemda Tingkatkan Pemanfaatan Data, Soroti IKK dan Persiapan Sensus Ekonomi 2026

METROJATENG.COM, KOTA PEKALONGAN – Upaya memperkuat budaya kerja berbasis data terus dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan. Melalui kegiatan Rilis Publikasi dan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar di Aula Kantor Dinarpus, Rabu (10/12/2025), BPS ingin memastikan perangkat daerah semakin cakap memahami dan menggunakan data statistik untuk perencanaan pembangunan.

Acara yang dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur camat, lurah, hingga OPD terkait itu dibuka langsung oleh Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti. Ia menegaskan bahwa literasi data menjadi fondasi penting dalam mendorong perencanaan yang tepat sasaran.

Di hadapan peserta, Hayu memaparkan sejumlah indikator strategis yang dirilis BPS sepanjang 2025, salah satunya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), data penting yang menggambarkan tinggi rendahnya biaya pembangunan fisik di suatu wilayah dibandingkan standar nasional yang pada 2025 mengacu pada Kota Surabaya.

IKK tidak menunjukkan maju atau tidaknya daerah, tetapi lebih pada perbandingan biaya konstruksi yang dipengaruhi faktor geografis, akses bahan bangunan, ongkos tenaga kerja, hingga harga sewa alat berat.

Data IKK dihimpun dari berbagai survei, mulai dari Daftar Kuantitas Hasil (DKH), Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) untuk komoditas natural, pabrikan, hingga jasa konstruksi.

Menurut Hayu, IKK menjadi indikator krusial karena digunakan dalam evaluasi biaya pembangunan antarwilayah, pemerataan pembangunan, serta menjadi salah satu variabel dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks kemahalan konstruksi merupakan salah satu penentu DAU. Dari situ dapat dilihat seberapa tinggi biaya konstruksi di daerah tertentu.

Berdasarkan data terbaru, Kota Pekalongan berada di posisi ketiga dengan IKK tertinggi di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Kota Tegal menempati posisi teratas, sementara Kabupaten Pekalongan menjadi daerah dengan biaya konstruksi relatif lebih rendah.

Perkuat Pemanfaatan Data untuk Kebijakan

Hayu menekankan bahwa seluruh perangkat daerah perlu memanfaatkan data BPS tidak hanya untuk melengkapi laporan, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

“Kami berharap data yang kami rilis, bukan hanya IKK, tetapi juga indikator lain, bisa benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program daerah,” ungkapnya.

Selain rilis data 2025, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dan menjelaskan mengenai pengelolaan Database Tunggal Sensus (DTSen), yang akan menjadi basis data ekonomi yang lebih lengkap, detail, dan terintegrasi.

Menutup kegiatan, Hayu menegaskan pentingnya membangun kolaborasi antara BPS sebagai penyedia data dan Pemda sebagai pengguna data.

“Seluruh kebijakan pembangunan idealnya berbasis data yang akurat dan mutakhir. Lewat kegiatan ini, kami ingin memastikan komunikasi dan pemanfaatan data antara BPS dan perangkat daerah semakin kuat,” tutupnya.