Dorong Layanan Publik yang Lebih Baik, Dinpertan KP Banyumas Gelar Forum Konsultasi Publik

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Kabupaten Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyerap aspirasi, masukan, serta kritik konstruktif dari masyarakat terhadap standar pelayanan yang diberikan dinas.

Plt Kepala Dinpertan KP Banyumas, Arif Sukmo Buwono ST, MM, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata komitmen meningkatkan kualitas layanan publik. Menurutnya, pelayanan yang baik menjadi kunci dalam menyukseskan program nasional maupun daerah, termasuk visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Trilas Bupati Banyumas, yang salah satunya menargetkan pengembangan petani milenial dan swasembada pangan lokal.

“Forum ini kita harapkan menjadi wadah partisipatif masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem pelayanan yang lebih adaptif dan responsif,” ungkap Arif.

Dinpertan KP saat ini memiliki tiga jenis layanan utama: registrasi lahan organik, layanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dan layanan rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi.

Setelah pemaparan materi oleh Kabid Sarana Prasarana, Imam Pamungkas ST, MAP, forum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Dipandu oleh Emi Triyanti S.TP, para peserta yang terdiri dari unsur organisasi, pelaku usaha, dan akademisi menyampaikan beragam pertanyaan dan masukan.

Kodir dari Bagian Organisasi menyoroti pentingnya komponen standar pelayanan sesuai Permenpan RB No. 19 Tahun 2021, yang mencakup service delivery seperti SOP, waktu layanan, biaya, dan mekanisme aduan; serta komponen manufactory seperti dasar hukum dan kompetensi pelaksana.

Sementara itu, Hadi Warsito, Ketua UPJA, mengeluhkan keterbatasan pasokan solar bersubsidi yang dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional unitnya. Narasumber menyampaikan bahwa alokasi solar saat ini masih dibatasi, yakni 5 liter per hari untuk kendaraan roda dua dan 4 liter untuk TR4.

Masukan Strategis dari Dunia Usaha dan Akademisi

Tuti dari CV Inagro mengangkat isu tantangan sertifikasi gula organik untuk ekspor ke Eropa dan Asia. Ia mempertanyakan apakah kelompok tani mitra dapat difasilitasi dinas dalam proses legalisasi dan pembentukan kelompok baru. Menanggapi hal ini, perwakilan Dinpertan KP menegaskan bahwa pihaknya tetap mengacu pada Permenpertan No. 67 tentang kelembagaan kelompok tani. Dari sekitar 1.900 kelompok tani di Banyumas, baru sekitar 100 yang aktif bermitra. Maka, optimalisasi kelompok yang sudah ada menjadi prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendaftaran.

Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Santi, menyampaikan harapan agar institusinya lebih dilibatkan dalam kegiatan teknis dinas. Ia juga mengusulkan agar mahasiswa magang bisa turut membantu sosialisasi pelayanan publik ke masyarakat.

Senada, Joko Setiadi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menekankan pentingnya pendampingan dan mitigasi terhadap standar pelayanan, agar dinas siap menghadapi kemungkinan jika layanan tidak dapat terpenuhi sesuai rencana.

Forum ini juga menghasilkan masukan penting dari Bagian Organisasi terkait perlunya sistem mitigasi saat terjadi hambatan dalam pelayanan. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala serta perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan menjadi poin utama yang diangkat.

“Inovasi yang baik lahir dari persoalan nyata di lapangan. Aduan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat karena kecepatan merespons adalah bentuk kepedulian penyelenggara layanan,” tegas perwakilan dari Bagian Organisasi.

Forum ini ditutup dengan semangat kolaboratif untuk menjadikan pelayanan publik di sektor pertanian Banyumas semakin berkualitas, responsif, dan memberdayakan masyarakat.