Komisi XIII: Pancasila Harus Jadi Nafas dalam Setiap Kebijakan, Bukan Sekadar Seremonial

METROJATENG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau simbol peringatan tahunan. Lebih dari itu, Pancasila adalah jiwa bangsa yang harus mengalir dalam setiap kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

“Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi fondasi moral dan konstitusional dalam menegakkan HAM,” kata Andreas.

Menurutnya, sila kedua ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ merupakan jantung dari perjuangan kemanusiaan di Indonesia. “Setiap kebijakan harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak diskriminasi dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Andreas mengkritik kebiasaan memperingati Hari Lahir Pancasila sebatas seremonial, pemasangan spanduk, atau unggahan simbolis di media sosial. Ia mendorong agar peringatan ini menjadi momen refleksi dan aksi nyata.

“Yang paling penting adalah keberanian politik dan konsistensi moral. Pancasila harus menjadi ideologi kerja, bukan hanya jargon,” ujarnya.

Menurutnya, keberpihakan terhadap rakyat harus terlihat jelas dalam bentuk perundang-undangan, alokasi anggaran, hingga pelayanan publik.

HAM dan Pancasila: Dua Sisi Mata Uang

Andreas mengingatkan bahwa hak asasi manusia bukan konsep asing, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat Pancasila itu sendiri. Ia mencontohkan, ketika rakyat kecil masih dibebani harga kebutuhan pokok yang melonjak, atau ketika anak-anak kesulitan mengakses pendidikan, maka negara belum sepenuhnya menjalankan amanat Pancasila.

“Apa arti Indonesia Raya jika petani kehilangan tanahnya, atau masyarakat miskin dipinggirkan demi kepentingan modal?” ungkapnya.

Ia menekankan, memperkokoh ideologi Pancasila berarti berpihak pada mereka yang lemah, bukan tunduk pada kekuatan ekonomi semata. Andreas juga mengutip pidato Bung Karno tentang asal-usul Pancasila:
“Apa yang kukerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah.” Baginya, semangat pendiri bangsa itu harus terus dikobarkan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman dan gempuran ideologi transnasional.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi HAM, Andreas memastikan DPR akan terus mengawasi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan kebijakan yang mengancam kesejahteraan rakyat.

“Kami juga mendorong anggaran negara agar lebih berpihak pada desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” katanya.