Pemerintah Salurkan Bansos Rp10 Triliun, 1,8 Juta Keluarga ‘Naik Kelas’ dan Tak Lagi Terima Bantuan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah resmi menggelontorkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 10 triliun untuk 16,5 juta keluarga di Indonesia. Penyaluran ini menjadi bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan II tahun 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyebut, bantuan mulai disalurkan secara bertahap, dan kali ini proses penyalurannya dilakukan dengan pendekatan yang lebih cermat dan akurat.

“Penyaluran bansos kali ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gus Ipul. Dengan DTSEN, pemerintah dapat memastikan bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Dalam proses pembaruan data, sekitar 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat karena kondisi ekonomi mereka yang membaik. “Mereka kini berada di desil ekonomi 6 ke atas. Artinya, sudah tidak termasuk kelompok masyarakat miskin atau rentan. Bantuan yang semula untuk mereka akan dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan, terutama keluarga miskin ekstrem,” jelasnya.

Mensos menekankan bahwa proses verifikasi ini akan terus berjalan. Dua jalur digunakan dalam pemutakhiran data, jalur formal melalui integrasi antarlembaga, dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat mengusulkan atau menyanggah data penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa pemutakhiran DTSEN melibatkan pendamping PKH serta BPS daerah. “Kami turun langsung untuk memverifikasi sekitar 12 juta keluarga. Dari jumlah itu, 6,9 juta telah kami verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Amalia menegaskan, data akhir juga telah melalui validasi oleh BPKP guna menjamin akurasi. “Tujuannya satu, menghindari salah sasaran dalam distribusi bansos,” tutupnya.

Dengan pendekatan berbasis data yang semakin tajam, pemerintah berharap bansos tidak hanya menjadi jaring pengaman, tetapi juga pendorong mobilitas sosial, mendorong keluarga penerima untuk ‘naik kelas’ dan keluar dari kemiskinan.