Raih WTP 14 Kali Berturut-Turut, Transparansi Anggaran Pemprov Jateng Dipuji BPK

METROJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Jateng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Prestasi luar biasa ini diumumkan langsung oleh Anggota BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jateng, Jumat (23/5/2025). Menurut Bobby, capaian ini tidak hanya menunjukkan konsistensi, tetapi juga bukti nyata dari komitmen Pemprov Jateng terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

“Ini adalah capaian luar biasa. Jateng tidak hanya rutin meraih WTP, tapi juga menjadi salah satu provinsi tercepat dalam menyerahkan LKPD,” ujar Bobby .

Meski berhasil meraih opini tertinggi dari BPK, Bobby mengingatkan agar fokus Pemda tidak semata-mata pada capaian administratif. Lebih dari itu, pengelolaan keuangan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan dan evaluasi dari BPK. Ia menegaskan bahwa raihan ini akan menjadi pemacu semangat bagi jajarannya untuk terus menjaga integritas pengelolaan anggaran.

“Kami berkomitmen menjaga kesehatan organisasi dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luthfi juga memaparkan gambaran umum terkait realisasi APBD Jateng 2024, yang mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 26,378 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 27,187 triliun, menghasilkan defisit Rp 808,4 miliar.

Namun defisit tersebut mampu ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,406 triliun, yang bersumber dari Silpa, pencairan dana cadangan, serta penerimaan kembali pinjaman daerah. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp 20,70 miliar, Jateng masih menyisakan Silpa sebesar Rp 577,01 miliar.

Dengan pencapaian ini, Jawa Tengah kian menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia.