Jelang Iduladha, DPR RI Desak Pemerintah Tingkatkan Stok Vaksin PMK dan Perketat Pengawasan Hewan Ternak

METROJATENG.COM, JAKARTA – Menjelang perayaan Iduladha 1446 Hijriah, kekhawatiran terhadap potensi merebaknya kembali wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di kalangan hewan ternak semakin meningkat. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, secara tegas menyampaikan keprihatinannya terhadap masih terbatasnya stok vaksin PMK yang tersedia secara nasional.

Firman menyoroti bahwa upaya pengendalian PMK masih menemui banyak kendala, terutama terkait ketersediaan vaksin. Menurutnya, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 4 juta dosis vaksin PMK, jumlah yang dinilai jauh dari mencukupi untuk menjamin keamanan jutaan hewan ternak yang akan disembelih pada momen Iduladha.

“Bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi potensi lonjakan kasus PMK menjelang Iduladha? Kalau ada wabah yang muncul tiba-tiba, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Ia membandingkan, stok vaksin yang tersedia di kalangan pelaku usaha swasta justru lebih besar, mencapai sekitar 20 juta dosis. Namun, vaksin tersebut tidak disediakan secara gratis, melainkan harus dibeli sendiri oleh peternak, terutama mereka yang berada di skala menengah dan besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak semua peternak memiliki kemampuan finansial yang sama.

Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah ini mendorong agar pemerintah segera memperluas kerja sama lintas sektor, khususnya dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran hewan dan peternakan. Firman menilai, tenaga ahli dari institusi pendidikan tinggi dapat memainkan peran vital dalam membantu pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

“Pemerintah harus aktif melibatkan perguruan tinggi. Mereka punya sumber daya manusia yang kompeten. Jangan hanya mengandalkan Dinas Peternakan saja. Kita harus gotong royong,” tuturnya.

Regulasi Karantina

Selain persoalan vaksin, Firman juga menyoroti lemahnya pelaksanaan regulasi karantina hewan antarwilayah. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak celah dalam sistem distribusi hewan ternak, di mana sapi yang belum divaksinasi tetap bisa melintasi wilayah tanpa pengawasan yang ketat.

“Setiap sapi yang dimobilisasi antardaerah harus divaksin dan memiliki sertifikat vaksin. Ini wajib. Tapi ternyata masih banyak pelanggaran. Jika satu sapi terinfeksi, risikonya seluruh populasi di wilayah tujuan bisa ikut terdampak. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Firman menilai bahwa ketidaktegasan dalam pengawasan keluar-masuk hewan ternak dapat menjadi titik lemah yang mempercepat penyebaran wabah PMK. Ia mendesak Badan Karantina Pertanian untuk memperkuat fungsi pengawasannya dan tidak memberi ruang kompromi terhadap sapi yang belum divaksin.

Lebih jauh, politisi senior Partai Golkar itu berharap agar pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan vaksin PMK secara merata, khususnya di wilayah-wilayah sentra peternakan. Ia juga meminta agar edukasi kepada peternak diperkuat, sehingga mereka memahami pentingnya vaksinasi sebagai bentuk perlindungan hewan dan kepentingan masyarakat luas.

“Iduladha itu momentum besar. Jangan sampai jadi bencana karena kelalaian kita dalam mengantisipasi wabah. Pemerintah harus lebih responsif, lebih tanggap, dan hadir di lapangan,” pungkas Firman.