Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Gagas Sekolah Antikorupsi untuk 7.810 Kepala Desa

METROJATENG.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meluncurkan program Sekolah Antikorupsi “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi” sebagai langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan mencegah praktik korupsi. Sebanyak 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah mengikuti kegiatan yang digelar di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).

Dalam sambutannya, Luthfi mengajak seluruh kepala desa memanfaatkan momen ini untuk memahami dengan jelas batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan anggaran desa.

“Tanyakan apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang aman dan tidak. Jangan takut bertanya, karena kami hadir untuk mendampingi panjenengan semua,” ujarnya di hadapan ribuan peserta.

Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Jateng tidak akan membiarkan para kepala desa berjalan sendiri. Ia mengimbau agar para kades terus berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga aparat penegak hukum. “Rp1,2 triliun anggaran desa di tahun 2025 harus dikawal bersama agar tersalurkan dengan tepat dan aman,” tegasnya.

Antusiasme Para Kades

Antusiasme para kades terlihat jelas dalam kegiatan ini. Kepala Desa Bentak, Kabupaten Sragen, Sri Lestari menilai program ini sangat membantu para pemimpin desa dalam memahami tanggung jawabnya. “Bimbingan seperti ini penting agar kami tidak menyimpang dari aturan. Kami ingin membangun desa dengan benar,” katanya.

Hal senada disampaikan Rokhmad, Kepala Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ia menilai kegiatan ini membuka wawasan tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. “Jangan sampai ada duplikasi anggaran, mark up, atau kegiatan fiktif. Kalau itu dilakukan, tentu aparat hukum akan turun tangan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang berkomitmen terhadap antikorupsi, Gubernur Luthfi juga menyerahkan bantuan keuangan secara simbolik kepada 10 desa. Total 29 desa menerima bantuan masing-masing sebesar Rp200 juta untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu penerimanya adalah Desa Sraten, yang dua tahun berturut-turut meraih predikat Desa Antikorupsi.

Selain Gubernur, hadir pula sejumlah pembicara kunci seperti Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto, Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala BPKP Jateng Tri Handoyo, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng Sugeng. Fitroh dalam paparannya mengingatkan bahwa kesadaran antikorupsi harus ditanamkan, bukan hanya diketahui.

“Korupsi itu bukan soal tahu atau tidak, tapi soal kesadaran. Melayani masyarakat harus dilakukan dengan empati dan integritas,” ujarnya.

Acara tersebut juga menandai peluncuran tagline penanganan korupsi Pemerintah Provinsi Jateng: Mengawal Kolaboratif Berdampak, yang diharapkan menjadi semangat baru dalam pembangunan desa bersih dari korupsi.